cara merubah warna hitam pada smadav

Cara 2 menghilangkan tanda bajakan (Anti blacklist) pada Smadav 8.8 :

1. Hilangkan Tanda centang di semua pengaturan dasar & pengaturan tambahan sehingga semua fiturnya tidak aktif.
2. Lalu ketikkan "anti-pembajakan" di kolom nama (tanpa tanda petik) dan klik register.
3. Kemudian masukan kode di bawah ini ke kolom registrasi.

Cara 3 menghilangkan blacklist smadav 8.8 dengan regedit

1. Pastikan Smadav di PC/Laptop kamu tidak aktif(Klik kanan pada ikon Smadav di System tray dan klik Exit).
2. Klik Start-Run lalu ketik "Regedit" ATAU tekan logo Windows & R secara bersamaan lalu ketik "Regedit" untuk menjalankan registry editor.
3. Lalu buka HKEY_CURRENT_USER - Software - Microsoft - Notepad pada registry editor.
4. Kemudian cari "lfPitchΔndFamily", "lfPitchΔndFamily2", dan "lfPitchΔndFamily3" ,klik kanan pada value tersebut dan klik Delete dan Yes lalu OK (Hapus semua value yang namanya lfPitchΔndFamily).
5. Selanjutnya buka direktori C:\Program Files\Smadav dan klik 2 kali pada file "SMΔRTP.exe" untuk menjalankan Smadav.
6. Dan masukkan data dibawah ini ke kolomnya masing-masing pada tab Setting di Smadav.

Key Smadav 8.8
Nama :  MWSmadavAV
Key : 991399508060

Update Key untuk Serial Number Smadav 8.8 Pro
(sumber: kaskus by DJogjaKelana, bagi yang punya serial number lain silakan di bagikan saya tidak nolak, dan bagi pemiliki serial number smadav 8.8 di bawah ini, silakan konfirmai untuk di tayangkan credit linknya Thx)

Name  :  JustForDYTOSHARE
Serial  :  081300407256
Name  :  DYTOSHARE-Private
Serial  :  081300521612
Name  :  AlwaysFreeForDYTOSHARE
Serial  :  083800723884
Nama : Kanzeq
Serial = 991399900454 

Oke, SMADAV 8.8 anda sudah menjadi versi PRO

Selama Mencoba!

Kode di bawah ini adalah kode untuk SMADAV 8.7, jadi jangan digunakan.
Key Smadav 8.7
Nama : MWSmadav
Key : 995899520408

Nama : Blog handipriyono[dot]com
Key : 083830286472

Read More

faktor faktor yang berhubungan dengan pemilihan persalinan

i
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PEMILIHAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH DUKUN
BAYI
FACTORS RELATED WITH THE CHOICE OF DELIVERY ASSISTANCE BY
TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS
ARTIKEL KARYA TULIS ILMIAH
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai derajat sarjana strata-1 kedokteran umum

                                                   ABD BASID

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2010
i
ii
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN
PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH DUKUN BAYI
Nur Latifah Amilda1, Budi Palarto2
ABSTRAK
Latar belakang: Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan
strategi untuk menangani masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia.
Berdasarkan data dari Puskesmas Grabag I, pertolongan persalinan oleh dukun
bayi di Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang masih sangat
tinggi yaitu 54,05% pada tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
adanya hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, status ekonomi,
persepsi, dan keterjangkauan sarana kesehatan dengan pemilihan pertolongan
persalinan oleh dukun bayi.
Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan desain
cross sectional dengan sampel ibu-ibu yang melahirkan tahun 2009, baik
melahirkan dalam keadaan hidup atau mati, namanya tercatat dalam data sasaran
ibu bersalin di Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Besar
sampel yaitu 37 orang. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara
menggunakan kuesioner yang telah diuji validitasnya. Data yang diperoleh diuji
menggunakan Chi square dan Fisher exact test.
Hasil: Pada penelitian ini didapatkan bahwa 55,6% ibu memilih pertolongan
persalinan oleh dukun bayi dan 44,4% oleh bidan. Ada hubungan yang bermakna
antara tingkat pengetahuan (p=0,000), status ekonomi (p=0,036), dan
keterjangkauan sarana kesehatan (p=0,000) dengan pemilihan pertolongan
persalinan oleh dukun bayi. Tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat
pendidikan (p=0,159) dan persepsi dengan pemilihan pertolongan persalinan oleh
dukun bayi.
Simpulan: Faktor-faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan pemilihan
pertolongan persalinan oleh dukun bayi adalah tingkat pengetahuan, status
ekonomi, dan keterjangkauan sarana kesehatan. Faktor tingkat pendidikan dan
persepsi tidak memiliki hubungan bermakna dengan pemilihan pertolongan
persalinan oleh dukun bayi.
Kata kunci: pemilihan pertolongan persalinan oleh dukun bayi, tingkat
pendidikan, tingkat pengetahuan, status ekonomi, persepsi, keterjangkauan sarana
kesehatan.
1Mahasiswa program pendidikan S-1 kedokteran umum FK Undip
2 Staf pengajar Bagian IKM FK Undip
ii
iii
FACTORS RELATED WITH THE CHOICE OF DELIVERY ASSISTANCE
BY TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS
Nur Latifah Amilda1, Budi Palarto2
ABSTRACT
Background: Delivery by medical personnel is one of strategic to solve mother
and child health problem in Indonesia. Based on data from Puskesmas Rawat
Inap Grabag I, delivery by traditional birth attendants in Desa Banjarsari,
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang are still very high at 54,05% in 2009.
This research is aimed to analyze the relationship between the level of education,
the level of knowledge, economic status, perception, and affordability of health
facilities with the choice of delivery assistance by traditional birth attendants.
Methods: This research was an analytic observational research applying cross
sectional design. The sample criteria were mothers who gave birth in 2009, both
gave birth in a state of life or death, whose name are recorded in the mother’s
maternity target data in Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten
Magelang. The total numbers of sample were 37 respondens. Data collection was
conducted by interview using a questionnaire that has been tested for validity.
The data was tested with Chi square and Fisher exact test.
Result: In this research, we found that 55,6% of mothers choosing aid deliveries
by traditional birth attendants and 44,4% by a midwife. There is significant
relationship between the level of knowledge (p=0,000), economic status
(p=0,036), and affordability of health facilities (p=0,000) with the choice of
delivery assistance by traditional birth attendants. There is no significant
relationship between the level of education (p=0,159) and perception with the
choice of delivery assistance by traditional birth attendants.
Conclusion: The factors which have significant relationship with the choice of
delivery assistance by traditional birth attendants is the level of knowledge,
economic status and affordability of health facilities. Education level and
perception doesn’t have a significant relationship with the choice of delivery
assistance by traditional birth attendants.
Keywords: the choice of delivery assistance by traditional birth attendants, the
level of education, the level of knowledge, economic status, perception,
affordability of health facilities.
1Undergraduate student, Medical Faculty of Diponegoro University
2Lecturer, Department of Public Health Science, Medical Faculty of Diponegoro
University
iii
iv
PENDAHULUAN
Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan
mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan
yang aman dan bersih, serta memberikan pelayanan nifas kepada ibu dan bayi.1
Tenaga yang dapat memberikan pertolongan persalinan dapat dibedakan menjadi
2, yaitu tenaga profesional dan dukun bayi.2 Berdasarkan indikator cakupan
pelayanan kesehatan ibu dan anak, pertolongan persalinan sebaiknya oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (dokter spesialis kebidanan,
dokter umum, bidan, pembantu bidan, dan perawat bidan) tidak termasuk oleh
dukun bayi.3
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinkes Kabupaten Magelang bahwa
pelaksanaan program persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan telah
mencapai 100%. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Rawat
Inap Grabag I, bahwa proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
belum 100%. Karena di wilayah kerja Puskesmas tersebut didapatkan hasil
persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Desa Banjarsari Kecamatan
Grabag Kabupaten Magelang sebesar 45,94%. Artinya, peranan tenaga non
kesehatan (dukun bayi) dalam menolong persalinan masih sangat tinggi, yaitu
sebesar 54,05%.
Menurut Green, perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor predisposisi
(pengetahuan, sikap masyarakat, tradisi dan kepercayaan, sistem nilai yang dianut,
tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi), faktor pendukung (ketersediaan
sarana dan prasarana kesehatan), dan faktor penguat (sikap dan perilaku tokoh
masyarakat serta petugas kesehatan).4
Penelitian yang dilakukan oleh Efi Yuliarti di wilayah kerja Puskesmas
Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Riau, menunjukkan bahwa faktor-faktor
yang berhubungan dengan pemilihan pertolongan persalinan oleh dukun bayi
adalah faktor predisposisi, yaitu pengetahuan, sikap, kepercayaan, pendapatan dan
pendidikan serta faktor penguat yaitu orang tua, makcik (adik mamak), dukun
iv
v
bayi dan reference group.5 Selain itu hasil penelitian Sofiah Saimin di Kabupaten
Kampar-Riau menunjukkan adanya hubungan persepsi terhadap bidan dan dukun
bayi terlatih dengan pemilihan tenaga penolong persalinan.6
Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang hendak dikaji adalah :
“apakah tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, status ekonomi, persepsi dan
keterjangkauan sarana kesehatan berhubungan dengan pemilihan pertolongan
persalinan oleh dukun bayi?”
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat
pendidikan, tingkat pengetahuan, status ekonomi, persepsi, dan keterjangkauan
sarana kesehatan dengan pemilihan pertolongan persalinan oleh dukun bayi.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
pertimbangan kepada pihak Puskesmas dan DKK untuk perencanaan program
kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam menolong
persalinan. Selain itu juga memberikan informasi dan menjadi bahan referensi
bagi penelitian selanjutnya.
Sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan
penelitian sebelumnya dari segi lokasi, dimana penelitian ini dilakukan di Desa
Banjarsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
METODE
Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan desain cross
sectional.7 Penelitian dilakukan selama bulan Maret-Juli 2010 di Desa Banjarsari,
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Pengambilan sampel ditentukan secara
purposive sampling dengan besar sampel 37 ibu dengan kriteria inklusi (ibu-ibu
yang melahirkan dalam tahun 2009, baik melahirkan anaknya dalam keadaan
hidup atau mati, namanya tercatat dalam data sasaran ibu bersalin, bertempat
tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dan
v
vi
bersedia diikutsertakan dalam penelitian) dan kriteria eksklusi (pindah tempat
tinggal ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti).
Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan
kuesioner disertai depth interview untuk mencari temuan kualitatifnya. Kuesioner
yang digunakan telah diuji validitasnya menggunakan expert validity dan uji
reliabilitas dengan cara diuji coba sekurang-kurangnya dua kali.
Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan program SPSS for
Windows ver. 15.0. Analisis deskriptif dilakukan pada semua variabel secara
univariat. Uji hubungan antar variabelnya dilakukan secara bivariat menggunakan
chi square (x2). Hasil dianggap signifikan apabila derajat kemaknaan p<0,05.
HASIL PENELITIAN
Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 36 responden. Satu responden pindah
tempat tinggal ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti sehingga masuk
dalam kriteria eksklusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih
pertolongan persalinan oleh dukun bayi yaitu sebanyak 20 orang (55,6%) dan 16
orang (44,4%) memilih pertolongan persalinan bukan oleh dukun bayi. Hasil
penelitian dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pemilihan pertolongan
persalinan oleh dukun bayi
Pemilihan Pertolongan
Persalinan oleh Dukun Bayi Frekuensi Persentase
Dukun bayi 20 55,6%
Bukan dukun bayi 16 44,4%
Total 36 100%
Hampir separuh lebih responden memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi.
Hal ini diperkuat dengan temuan kualitatif yang menyatakan bahwa responden
vi
vii
memilih melahirkan di dukun bayi karena sudah menjadi tradisi, lebih mudah,
dari segi jarak lebih dekat, dan biayanya lebih murah.
Saya memilih melahirkan di dukun bayi karena sudah kebiasaan dari dulu.
Dukunnya juga tetangga sendiri jadi lebih dekat dari rumah dan lebih mudah.
Biayanya juga lebih murah.
Pembagian tingkat pendidikan didasarkan pada kriteria Wajib Belajar 9
tahun. Termasuk tingkat pendidikan rendah jika pendidikan terakhir responden
tidak sekolah-SD. Tingkat pendidikan sedang jika SMP-SMA dan tinggi jika
akademi-universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 orang (69,4%)
memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yaitu 1 orang tidak sekolah dan 24
orang lulus SD. Sebelas orang (30,6%) memiliki tingkat pendidikan sedang, yaitu
11 orang lulus SMP dan tidak ada satu orang pun yang tingkat pendidikannya
tinggi. Hasil penelitian dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan
Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase
Tinggi 0 0%
Sedang 11 30,6%
Rendah 25 69,4%
Total 36 100%
Berdasarkan hasil uji chi square didapatkan p sebesar 0,159 (p>0,05) sehingga
tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan pemilihan
pertolongan persalinan oleh dukun bayi.
Pembagian tingkat pengetahuan didasarkan pada jumlah skor benar dari 10
pertanyaan yang diajukan. Responden memiliki tingkat pengetahuan baik jika
mendapat skor 7-10, cukup jika mendapat skor 4-6, dan kurang jika mendapat
skor 0-3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 orang (44,4%) memiliki tingkat
pengetahuan yang baik, 20 orang (55,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup,
vii
viii
dan tidak ada satu orang pun yang tingkat pengetahuannya kurang. Hasil
penelitian dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pengetahuan
Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persentase
Baik 16 44,4%
Cukup 20 55,6%
Kurang 0 0%
Total 36 100%
Berdasarkan hasil uji chi square didapatkan p sebesar 0,000 (p<0,05) sehingga
ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan pemilihan
pertolongan persalinan oleh dukun bayi.
Status ekonomi didasarkan pada kriteria BPS. Menurut BPS ada 14 kriteria
untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin. Jika minimal 9 dari 14 kriteria
tersebut ada maka responden termasuk dalam status ekonomi miskin.8 Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 21 orang (58,3%) termasuk dalam status ekonomi
miskin dan 15 orang (41,7%) termasuk dalam status ekonomi tidak miskin. Hasil
penelitian dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Distribusi frekuensi responden berdasarkan status ekonomi
Status Ekonomi Frekuensi Persentase
Miskin 21 58,3%
Tidak miskin 15 41,7%
Total 36 100%
viii
ix
Hal ini diperkuat dengan temuan kualitatif yang menyatakan bahwa
responden memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi karena biayanya lebih
murah.
Menurut saya, melahirkan di dukun bayi biayanya lebih murah daripada di tempat
lain. Dukun bayinya juga tetangga sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan
biaya untuk transportasi.
Berdasarkan hasil uji chi square didapatkan p sebesar 0,000 (p<0,05) sehingga
ada hubungan yang bermakna antara status ekonomi dengan pemilihan
pertolongan persalinan oleh dukun bayi.
Persepsi didasarkan pada sikap penolong persalinan serta kepuasan
responden terhadap penolong persalinannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
seluruh responden (36 orang atau 100%) mempunyai persepsi yang baik terhadap
penolong persalinannya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Distribusi frekuensi responden berdasarkan persepsi
Persepsi Frekuensi Persentase
Baik 36 100%
Tidak baik 0 0%
Total 36 100%
Hal ini diperkuat dengan adanya temuan kualitatif. Responden yang memilih
pertolongan persalinan oleh dukun bayi maupun bidan menyatakan bahwa sikap
dan pelayanan yang diberikan kepada mereka baik. Salah satu ibu yang memilih
melahirkan di dukun bayi mengatakan :
Dukun bayinya merupakan tetangga sendiri, jadi sikapnya terhadap saya baik.
Tiap hari dijenguk dan bayinya dirawat sampai umur 40 hari.
Salah satu ibu yang memilih melahirkan di bidan mengatakan :
ix
x
Bidannya sangat baik. Mereka memperlakukan saya seperti teman sendiri. Saya
jadi lebih santai. Sikap mereka juga ramah.
Keterjangkauan didasarkan atas persepsi jarak dan ada tidaknya kendaraan
pribadi maupun umum untuk mencapai sarana kesehatan terdekat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa akses menuju sarana kesehatan dari 20 orang (55,6%)
terjangkau dan akses menuju sarana kesehatan dari 16 orang (44,4%) tidak
terjangkau. Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Disribusi frekuensi responden berdasarkan keterjangkauan sarana
kesehatan
Keterjangkauan Sarana
Kesehatan Frekuensi Persentase
Terjangkau 20 55,6%
Tidak terjangkau 16 44,4%
Total 36 100%
Berdasarkan hasil uji chi square didapatkan p sebesar 0,036 (p<0,05) sehingga
ada hubungan yang bermakna antara keterjangkauan sarana kesehatan dengan
pemilihan pertolongan persalinan oleh dukun bayi. Hal ini diperkuat dengan
temuan kualitatif yang menyatakan bahwa responden memilih pertolongan
persalinan oleh dukun bayi karena jarak dari rumahnya dekat sehingga lebih cepat
memanggil dukun bayi.
Pada waktu memilih dukun bayi, jarak dari rumah saya ke tempat dukun tersebut
sangat mempengaruhi. Lebih nyaman melahirkan di rumah sendiri dengan
memanggil dukun bayi. Rumah dukun bayinya dekat sehingga lebih cepat datang
daripada harus ke tempat lain yang lebih jauh, padahal bayinya sudah akan keluar.
PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh, 55,6% responden memilih pertolongan
persalinan oleh dukun bayi dan 44,4% memilih pertolongan persalinan oleh bidan.
x
xi
Keadaan ini mencerminkan bahwa responden lebih memilih melahirkan di dukun
bayi daripada bidan. Hal ini karena pertimbangan tradisi di desa mereka yang
sudah sejak dahulu jika melahirkan ditolong oleh dukun bayi. Selain itu dukun
bayi lebih cepat dipanggil, mudah dijangkau, biayanya lebih murah, serta adanya
hubungan yang akrab dan bersifat kekeluargaan dengan ibu-ibu yang ditolongnya.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Meiwita Iskandar pada tahun 1996 yang
menyatakan bahwa masih banyak wanita negara berkembang khususnya di
pedesaan lebih suka memanfaatkan pelayanan tradisional dibanding fasilitas
pelayanan kesehatan modern. Dari segi sosial budaya masyarakat khususnya di
daerah pedesaan, kedudukan dukun bayi lebih terhormat, lebih tinggi
kedudukannya dibanding dengan bidan sehingga mulai dari pemeriksaan,
pertolongan persalinan sampai perawatan pasca persalinan banyak yang meminta
pertolongan dukun bayi. Masyarakat tersebut juga sudah secara turun temurun
melahirkan di dukun bayi dan menurut mereka tidak ada masalah.9
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30,6% responden dengan tingkat
pendidikan sedang memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi maupun
bidan, begitu juga 69,4% responden dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini
tidak sesuai dengan hasil penelitian Ridwan Amirudin pada tahun 2006 yang
menyatakan bahwa pendidikan ibu berhubungan dengan pemilihan tenaga
penolong persalinan. Pendidikan dapat mempengaruhi daya intelektual seseorang
dalam memutuskan suatu hal, termasuk penentuan penolong persalinan.
Pendidikan yang kurang menyebabkan daya intelektualnya masih terbatas
sehingga perilakunya masih dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya sedangkan
seseorang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki pandangan lebih luas
tentang suatu hal dan lebih mudah untuk menerima ide atau cara kehidupan baru.
Dengan demikian seharusnya responden dengan tingkat pendidikan rendah lebih
cenderung untuk memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi sedangkan
responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memilih pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan. Hal ini bisa terjadi karena terdapat perbedaan
karakteristik dan jumlah responden yang diteliti.10
xi
xii
Berdasarkan data penelitian didapatkan bahwa seluruh responden yang
memiliki tingkat pengetahuan baik (44,4%) memilih bidan dalam menolong
persalinannya sedangkan seluruh responden yang memiliki tingkat pengetahuan
cukup (55,6%) memilih dukun bayi dalam menolong persalinannya. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian Heni Oktarina pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa
ada hubungan tingkat pengetahuan tentang infeksi dan penolong persalinan
dengan pemilihan tenaga penolong persalinan. Selain itu juga sesuai dengan hasil
penelitian Elvistron Juliwanto pada tahun 2008 yaitu ada hubungan yang
signifikan antara tingkat pengetahuan dengan pemilihan tenaga penolong
persalinan. Pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam
rangka perubahan pola pikir dan perilaku dalam masyarakat. Pengetahuan ini
terkait dengan lingkungan dimana responden menetap. Selain itu, keterpaparan
dengan media komunikasi akan mempengaruhi kadar pengetahuannya. Tidak
mungkin mereka dapat terpapar dengan kondisi yang up to date sementara daerah
tempat tinggalnya jauh dari keramaian dan keterjangkauan, didukung lagi dengan
tingkat pendidikan yang relatif masih kurang.11,12
Berdasarkan data penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden
(58,3%) termasuk dalam status ekonomi miskin dan 41,7% responden termasuk
tidak miskin. Sebagian besar responden yang termasuk dalam status ekonomi
miskin memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi, sedangkan seluruh
responden yang tidak miskin memilih pertolongan persalinan oleh bidan.
Responden yang termasuk dalam status ekonomi miskin cenderung tidak
mempunyai pendapatan keluarga yang memadai untuk memenuhi biaya pelayanan
pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan lain. Hal ini terjadi
karena biaya persalinan di dukun bayi cenderung lebih murah dibandingkan
dengan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan lain. Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian Ridwan Aminudin pada tahun 2006 yang
menyatakan bahwa status ekonomi berhubungan dengan pemilihan tenaga
penolong persalinan. Penelitian Telpa Abdi tahun 2008 juga menyatakan masih
xii
xiii
rendahnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan disebabkan oleh faktor sosial
budaya, ekonomi, dan kepercayaan.10,13
Seluruh responden (100%) memiliki persepsi yang baik terhadap penolong
persalinannya. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Atin Karjatin tahun
2001 yang menyatakan bahwa persepsi merupakan faktor internal yang paling
dominan berhubungan dengan pemanfaatan penolong persalinan. Selain itu juga
tidak sesuai dengan penelitian Sofiah Saimin pada tahun 2008 bahwa ada
hubungan persepsi terhadap bidan dan dukun bayi terlatih dengan pemilihan
tenaga penolong persalinan.6,15
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 55,6% responden
terjangkau aksesnya menuju sarana kesehatan terdekat (bidan). Sedangkan 44,4%
akses menuju sarana kesehatan terdekat tidak terjangkau. Sebagian besar
responden yang terjangkau aksesnya menuju sarana kesehatan memilih bidan
untuk menolong persalinan. Sebagian besar responden yang tidak terjangkau
aksesnya memilih dukun bayi untuk menolong persalinannya. Responden yang
memilih pertolongan persalinan oleh dukun bayi umumnya merupakan
masyarakat yang jarak rumahnya menuju tempat dukun bayi lebih dekat
sedangkan responden yang memilih pertolongan persalinan oleh bidan
membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan pelayanan karena
jaraknya yang lebih jauh. Ketersediaan dan kemudahan menjangkau tempat
pelayanan, akses terhadap sarana kesehatan dan transportasi merupakan salah satu
pertimbangan keluarga dalam pengambilan keputusan mencari tempat pelayanan
kesehatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ridwan Amirudin tahun 2006
yang menyatakan bahwa keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan berhubungan
dengan pemilihan tenaga penolong persalinan.10
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ; 1) sebanyak
55,6% ibu di Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang memilih
xiii
xiv
pertolongan persalinan oleh dukun, 2) terdapat hubungan yang bermakna antara
tingkat pengetahuan, status ekonomi, dan keterjangkauan sarana kesehatan dengan
pemilihan pertolongan persalinan oleh dukun bayi, 3) tidak terdapat hubungan
yang bermakna antara tingkat pendidikan dan persepsi dengan pemilihan
pertolongan persalinan oleh dukun bayi.
SARAN
Perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai persalinan yang
aman, risiko persalinan pada dukun bayi serta pentingnya pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan seperti bidan, mengadakan pendekatan budaya dan adat
istiadat setempat dalam penempatan bidan-bidan agar mudah diterima dan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
dengan menggunakan variabel-variabel lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Prawirohardjo S. Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan
neonatal. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2006..
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Analisa pelayanan KIA Jawa
Tengah. 30 Juni 2007 [cited 2009 December 28]. Available from :
http://images.arikbliz.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SBBhewo
KCD4AAGhG3eA1/Analisa%20Pelayanan%20KIA.doc?nmid=92751393
3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Standar pelayanan minimal provinsi
Jawa Tengah tahun 2008. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 2008.
4. Notoadmodjo S. Pendidikan dan perilaku kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta;
2003.
5. Yuliarti E. Determinan ibu memilih dukun bayi sebagai penolong
persalinan di wilayah kerja puskesmas Bangko Pusako, kabupaten Rokan
Hilir, Riau tahun 2009. c2009 [cited 2009 December 28]. Available from :
http://library.usu.ac.id/index.php?
xiv
xv
option=com_journals&sf=author&keyword=efi
%20yuliarti&exact=1&task=search
6. Saimin S. Persepsi masyarakat terhadap bidan dan dukun bayi terlatih dalam
memberikan pertolongan persalinan di kabupaten Kampar-Riau. c2008
[cited 2009 December 28]. Available from :
library.usu.ac.id/download/fkm/tesis-sofiah%20saimin.pdf
7. Sastroasmoro S, Ismael S, editor. Dasar-dasar metodologi penelitian klinis.
Edisi-2. Jakarta : Sagung Seto; 2002.
8. Dinas Sosial Provinsi DIY. Kriteria untuk menentukan keluarga/rumah
tangga miskin. Dinas Sosial Provinsi DIY; 2008.
9. Iskandar M. Pengambilan keputusan dalam pertolongan persalinan di
provinsi Nusa Tenggara Timur. c1996 [cited 2010 February 5]. Available
from: http://www.ekologi.litbang.depkes.go.id/data/vol%202/Anwar2_1.pdf.
10. Amirudin R. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan tenaga
penolong persalinan oleh ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas Borong
Kompleks kabupaten Sinjai tahun 2006. 5 Mei 2007 [cited 2010 January 9].
Available from :
http://ridwanamiruddin.wordpress.com/2007/05/05/pemilihan-tenagapenolong-
persalinan-di-borong-sinjai/Anggorodi R, Savitri M. Studi
kemitraan bidan-dukun di kabupaten Kediri, Jawa Timur dan kabupaten
Cirebon, Jawa Barat. Jakarta : Kerjasama FKM UI dengan MNH; 2004.
11. Juliwanto E. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan memilih
penolong persalinan pada ibu hamil di kecamatan Babul Rahmah kabupaten
Aceh Tenggara tahun 2008. c2008 [cited 2010 January 9]. Available from :
http://library.usu.ac.id/index.php?
option=com_journal_review&id=13680&task=view
12. Oktarina H. Hubungan tingkat pengetahuan tentang infeksi dan penolong
persalinan dengan sikap ibu dalam pemilihan penolong persalinan di desa
Kebun Gulo Boyolali tahun 2008. c2008 [cited 2010 March 15]. Available
from : http://skripsistikes.wordpress.com/2009/05/01/hubungan-tingkatxv
xvi
pengetahuan-tentang-infeksi-dan-penolong-persalinan-dengan-sikap-ibudalam-
pemilihan-penolong-persalinan-di-desa-kebon-gulo-boyolali-tahun-
2008/
13. Abdi T. Determinan pemanfaatan dukun bayi oleh masyarakat dalam pilihan
pertolongan di desa Anak Talang kecamatan Batang Cenak kabupaten
Indragiri Hulu tahun 2008. c2008 [cited 2010 February 5]. Available from :
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14727/1/09E00926.pdf_1
14. Karjatin A. Hubungan antara faktor-faktor pada ibu bersalin dengan
pemanfaatan penolong persalinan di kabupaten Garut provinsi Jawa Barat
tahun 2001. c2001 [cited 2010 March 15]. Available from :
http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/0:10879/q/pengarang:%20Atin
%20/offset/0/limit/15
xvi

Read More

DEFINISI OPERASIONAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. A. Yani 118 Surabaya
Telp. Fax : 031-8299056, E_mail : spm@dinkesjatim.go.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan telah
tersusunnya definisi operasional Standart Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
Propinsi Jawa Timur, sebagai salah satu pedoman untuk menjabarkan indicator –
indicator SPM.
SPM Propinsi Jawa Timur disusun dengan melibatkan petugas pelayanan di
Puskesmas, petugas pelayanan di Rumah Sakit , semua programmer kesehatan pada
dinas kesehatan kabupaten / kota dan programmer kesehatan Propinsi di Jawa Timur.
Penyusunan definisi operasional ini pada prinsipnya menampung kondisi pelayanan
kesehatan di Puskesmas, pelayanan di Rumah Sakit dan kondisi sumber data di
kabupaten kota serta pedoman – pedoman program kesehatan yang dikeluarkan oleh
Departemen Kesehatan. Pada masing masing definisi operasional indicator dijabarkan
dengan memuat pengertian, definisi operasional, cara perhitungan, pembilang,
penyebut, konstanta, sumber data, kegunaan dan pedoman.
Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana kesehatan di Jawa
Timur dalam memahami dan mempersepsikan indicator SPM sehingga dapat
diperoleh pemahaman yang sama dan mengurangi salah pengertian terhadap indicator
tersebut.
Subtansi buku ini masih belum sempurna oleh karena itu masukan dan saran
perbaikan sangat diharapkan dari semua pihak guna penyempurnaan buku ini.
Akhirnya mudah – mudahan buku definisi operasional SPM bidang kesehatan
ini dapat memberi manfaat yang optimal khususnya bagi para pelaksana pelayanan
kesehatan di propinsi Jawa Timur
Surabaya, Juli 2004
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROPINSI JAWA TIMUR
Dr. BAMBANG GIATNO R., MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 000 000
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Nama Tim Pembahas Definisi Operasional SPM v
Daftar Singkatan vi
A. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi : 1
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 1
2. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga
Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
3
3. Ibu Hamil Risiko Tinggi Yang Dirujuk 4
4. Cakupan Kunjungan Neonatus 5
5. Cakupan Kunjungan Bayi 6
6. Cakupan Bayi Berat Lahir Rendah / Bblr Yang Ditangani 7
B. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah Dan Usia Sekolah 8
1. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita Dan Pra
Sekolah
8
2. Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Oleh Tenaga Kesehatan Atau Tenaga Terlatih / Guru UKS /
Dokter Kecil
9
3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 10
C. Pelayanan Keluarga Berencana : 11
1. Cakupan Peserta Aktif KB 11
D. Pelayanan Imunisasi : 12
2. Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 12
E. Pelayanan Pengobatan / Perawatan : 13
1. Cakupan Rawat Jalan 13
2. Cakupan Rawat Inap 14
F. Pelayanan Kesehatan Jiwa : 15
1. Pelayanan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan
Umum
15
G. Pemantauan Pertumbuhan Balita : 16
1. Balita Yang Naik Berat Badannya 16
2. Balita Bawah Garis Merah 17
H. Pelayanan Gizi : 18
1. Cakupan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A 2 Kali Per Tahun 18
2. Cakupan Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Fe 19
3. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Bayi
Bawah Garis Merah Dari Keluarga Miskin
20
4. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 21
I. Pelayanan Obstetrik Dan Neonatal Emergensi Dasar Dan
Komprehensif :
22
1. Akses Terhadap Ketersediaan Darah Dan Komponen Yang
Aman Untuk Menangani Rujukan Ibu Hamil Dan Neonatus
22
2. Ibu Hamil Risiko Tinggi / Komplikasi Yang Ditangani 24
3. Neonatal Risiko Tinggi / Komplikasi Yang Ditangan 25
J. Pelayanan Gawat Darurat : 26
1. Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat
Darurat Yang Dapat Diakses Masyarakat
26
K. Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi Dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (Klb) Dan Gizi Buruk :
28
1. Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam 28
2. Kecamatan Bebas Rawan Gizi Penduduk < 15 Tahun 30
L. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Polio: 31
1. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate Per 100.000 31
M. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Tb Paru: 32
1. Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif 32
N. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Ispa: 33
1. Cakupan Balita Dengan Pneumonia Yang Ditangani 33
O. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Hivaids: 35
1. Klien Yang Mendapatkan Penanganan HIV-Aids 35
2. Infeksi Menular Seksual Yang Diobati 36
P. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah
Dengue (DBD) :
37
1. Penderita Dbd Yang Ditangani 37
Q. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Diare: 38
1. Balita Dengan Diare Yang Ditangani 38
R. Pelayanan Kesehatan Lingkungan : 39
1. Institusi Yang Dibina 39
S. Pelayanan Pengendalian Vektor: 47
1. Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes 47
T. Pelayanan Hygiene Sanitasi Di Tempat Umum : 48
1. Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat 48
U. Penyuluhan Perilaku Sehat : 50
1. Rumah Tangga Sehat 50
2. Bayi Yang Mendapat Asi- Eksklusif 51
3. Desa Dengan Garam Beryodium Baik 52
4. Posyandu Purnama 53
V. Penyuluhan Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (P3
Napza) Berbasis Masyarakat:
54
1. Upaya Penyuluhan P3 Napza Oleh Petugas Kesehatan 54
W. Pelayanan Penyediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan: 56
1. Ketersedian Obat Sesuai Kebutuhan 56
2. Pengadaan Obat Esensial 58
3. Pengadaan Obat Generik 59
X. Pelayanan Penggunaan Obat Generik: 61
1. Penulisan Resep Obat Generik 61
Y. Penyelenggaraan Pembiayaan Untuk Pelayanan Kesehatan
Perorangan:
62
1. Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar 62
Z. Penyelenggaraan Pembiayaan Untuk Keluarga Miskin Dan
Masyarakat Rentan
63
1. Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin
Dan Masyarakat Rentan
63
Pelayanan Tambahan 64
A. Pelayanan Kesehatan Kerja : 64
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal 64
B. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut : 66
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut 66
C. Pelayanan Gizi : 67
1. Cakupan Wanita Usia Subur Yang Mendapatkan Kapsul
Yodium
67
D. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit HIV / AIDS 68
1. Darah Donor Diskrining Terhadap HIV-Aids 68
E. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Malaria: 69
1. Penderita Malaria Yang Diobati 69
F. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta: 70
1. Penderita Kusta Yang Selesai Berobat (RFT Rate) 70
G. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Filariasis: 72
1. Kasus Filariasis Yang Ditangani 72
DAFTAR NAMA TIM PEMBAHAS DEFINISI OPERASIONAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN / KOTA PROPINSI JAWA TIMUR
Imam Nuryakin,Soehartono,Wahyono,Winanto HS,Bambang Wahjudianto,
BSc,Made Yudiana, SE,Drg. Pudjo Guntoro,R. Djuli Sayogo,Fitri Indahsari,
SKM,Nuryah Rochati,Anik Susiami, SKM,Rumiyati, SKM,Sri Utami, SKM, MM,Sri
Wahyuni,Dra. Tri Prihatin S, Apt,Drg. Budi Nugroho, MPPM,Dr. A. Fanani,Dr.
Rahadi, MS,Dr. Hj. Jijin B. Irodah,Hari Moelyoko, SH,Drg. Rina Dwi A,Sindu
Sularso,Drg. Iin Sariningtyas,Drg. Tulus Purnomo,Gunawan,
S.Sos,Soewono,Agus Suparwantoro, SKM,Dr. Mulyatim Koeswo,
Mkes,Anugerah H.D, SKM,Dr. Lili Arianti S,Luhur Budi,Sugeng Budi W,
SKM,Agus Hariyanto, SKM,Sugianto, ST,Dr. Wiwik Widiastuti,Zainal Abidin
S.Sos,M. Ismail B NS, H. Moh. Rusdi Saleh, SKp,Agus Eko I, SKM, Msi,Dra.
Fitriyah, Apt,Dr. Wiwiek Widiastuti, MM,Nina Yusi H, SKM,Ari Suciati,
SKM,Wulan Sri Hartati,Asrul Sani, SKM,Wisnu Hartono,Drg. Hj. Silfia
Rachim,Supandi,Anang Suharyanto, S.Sos,Drs. Supratiknyo,Abdurrahman
Jamali,Dr. Sugito Teguh,Yatemi,Abdul Barry,Ibnu Rahardjo,Anna S
Nurhanik, BSc,Faisol M,Suprapti Sri S,Endang Mintarsih, BSc, S.Sos,Sri
Rahayu, SKM,Dra. Poedji Astoeti, Apt,Drs. Heri Susanto,Sudewa, SKM,Titiek
Sugiarti,Dr. Siti Nurdjannah,Dwi Wijono,Drg. MP. Soekowardani,Sih
Ngideni,Agus Widjanarko, Mkes,Dr. S. Pudjihartati, Mkes,Dra. Suaidah,
Apt,Drg. Andreas, MSc,Dr. Budiawan DS,Nanik Sukristina, SKM,Dr. Hendra
Wijaya, MHA,Drg. R. Bramono K,B. Purwanto, SKM,Dr. Heny Jasaningsih,Adi
Wusono, SKM,Desi Aviajiati, SKM, Mkes,Drg. Diana Yuntari,Soenarsongko,
SKM, Mkes,Agung Nugroho, SKM,Drg. Jahja, Mkes,M. Cholik,Endang
Siswanti,L. Rahajeng, SKM, Mkes,Bintang Qomar,Budi Widjajanto,Hadi
Puspita,Dra. Siti Nurhayati, Apt, MPPM,Dr. Indrayudi K,Drg. Gatot Edi S,B.
Sugito, SKM, Mkes,Dyah Widowati, SKM,M. Ikhsan, SKM,Sigit EW, SKM,Dr. A.
Djaili, MPPM,Lilik Endahwati, SKM,Suyatmi, SKM,Mkes,Dr. Dodo Anando,
MPH,Dr. Endang Damayanti,Lies Setyowati,Drg. Sulistiwulandari,Dr. Tries
Anggraini,Dr. Dede K,Drs.M. Arif Z, Apt,Drs. Setyo Purnomo,Apt,Dr. Husen
Dra. Lilik Suharti, Apt,Sri Winarti,Moch. Yunan,Dwi Sumulya, , Enny
Sulistiyowati, SKM, Drg. Suci Sutrisno Utami, Drs. Ec Subiato, Fidia
Hayuningtias, SKM, dr. A.A. Ayu Mas Kusumayanti, Laksono Budi P, SKM.
One Widyawatie, SKM,M.Kes, M.Toha, SKM, M.Kes, dr. Iwan M. Muljono, MPH
DAFTAR SINGKATAN
5T = Timbang, Tinggi Fundus, Tensi, Tablet Tambah Darah, Tetanus
Toxoid
ABJ = Angka Bebas Jentik
ADR = Anastesi Date Rate
AFP = Acute Flaccid Paralysis
ANC = Antenatal Care
Apras = Anak Pra Sekolah
ASI = Air Susu Ibu
Balita = Bawah Lima Tahun
BAPIM = Badan Pembina JPKM
BBLR = Bayi Berat Lahir Rendah
BGM = Bawah Garis Merah
BPS = Badan Pusat Statistik
DEPKES = Departemen Kesehatan
DINKES = Dinak Kesehatan
DOEN = Daftar Obat Esensial Nasional
DPT = Difteri Pertusis Tetanus
GAKIN = Keluarga Miskin
HIV / AIDS = Human Immuno Deficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency
Syndrome
IMS = Infeksi Menular Seksual
ISPA = Infeksi Saluran Nafas Akut
JPK = Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
KB = Keluarga Berencana
KIA = Kesehatan Ibu Dan Anak
KLB = Kejadian Luar Biasa
KMS = Kartu Menuju Sehat
LB3 Gizi = Laporan Tribulan Gizi
LB3 KIA = Laporan Tribulan Kesehatan Ibu Dan Anak
LB3 USUB = Laporan Tribulan Usia Subur
LP = Lintas Program
LPLPO = Laporan Pemakaian Dan Lembar Permintaan Obat
LS = Lintas Sektor
MDT = Multi Drug Therapy
MP-ASI = Makanan Pendamping Air Susu Ibu
NAPZA = Narkotika , Psikotropika Dan Zat Adiktif
OAT = Obat Anti TBC
ODHA = Orang Dengan HIV / AIDS
P2DBD = Pemberantasan Dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue
P4D = Pengembangan Program Pemberantasan Penyakit Diare
PADM = Perusahaan Air Minum Daerah
PKM = Pusat Kesehatan Masyarakat
Polindes = Pos Persalinan Desa
PONED = Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar
A. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI
1. CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K 4
a. PENGERTIAN
Kunjungan ibu hamil K 4 adalah: ibu hamil yang kontak dengan
petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan ANC sesuai
dengan standar 5 T dengan frekuensi kunjungan minimal 4 kali
selama hamil, dengan syarat trimester I minimal 1 kali, trimester
II minimal 1 kali dan trimester III minimal 2 kali. Standar 5 T yang
dimaksud adalah:
.. Pemeriksaan/pengukuran tinggi dan berat badan
.. Pemeriksaan/pengukuran tekanan darah
.. Pemeriksaan/pengukuran tinggi fundus
.. Pemberian imunisasi TT
.. Pemberian tablet besi
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah ibu hamil yang telah memperoleh
pelayanan ANC sesuai standar K 4 disatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu dengan penduduk sasaran ibu hamil.
CARA PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh
pelayanan ANC sesuai standar K 4 disatu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : Penduduk sasaran ibu hamil
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah Ibu Hamil yang telah
memperoleh Pelayanan ANC sesuai
standar K4
Kunjungan
Ibu Hamil K4
=
Perkiraan penduduk sasaran ibu hamil
X 100 %
c. SUMBER DATA
.. Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan ANC
sesuai standar K 4 diperoleh dari catatan pada register kohort
ibu dan laporan PWS-KIA
.. Perkiraan penduduk sasaran ibu hami diperoleh dari BPS
Kabupaten / Kota/ Propinsi Jawa Timur.
d. KEGUNAAN
.. Mengukur mutu pelayanan ibu hamil
.. Mengukur tingkat keberhasilan perlindungan ibu hamil melalui
pelayanan standar dan paripurna
.. Mengukur kinerja petugas kesehatan dalam penyelenggaraan
pelayanan ibu hamil.
e. Pedoman
.. Pedoman pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan
anak (PWS-KIA)
.. Buku Petunjuk pencatatan dan pelaporan peyanan kesehatan
ibu dan balita Propinsi Jawa Timur
2. CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH BIDAN ATAU
TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI
KEBIDANAN
a. PENGERTIAN
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah:
pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan, tidak termasuk
pertolongan persalinan pendampingan.
Pertolongan persalinan dilakukan oleh Dokter Ahli, Dokter,
Bidan atau petugas kesehatan lainnya yang telah memperoleh
pelatihan tehnis untuk melakukan pertolongan kepada ibu
bersalin. Dilakukan sesuai dengan pedoman dan prosedur
teknis yang telah ditetapkan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu dengan penduduk sasaran ibu
bersalin.
CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan baik Pemerintah maupun
Swasta di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu.
Penyebut : Penduduk sasaran ibu bersalin
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan baik
Pemerintah maupun Swasta
Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh bidan
atau tenaga kesehata
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
=
Penduduk sasaran ibu bersalin
X 100
%
c. SUMBER DATA
.. Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di
satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu diperoleh dari
register kohort ibu dan laporan PWS-KIA.
.. Penduduk sasaran ibu bersalin diperoleh dari BPS
Kabupaten / Kota/ Propinsi.
d. KEGUNAAN
.. Mengukur kinerja petugas kesehatan dalam pelayanan
persalinan
.. Menggambarkan kemampuan manajemen program KIA
dalam pertolongan persalinan secara profesional.
e. PEDOMAN
.. Pedoman pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan
anak (PWS-KIA)
.. Buku Petunjuk pencatatan dan pelaporan peyanan
kesehatan ibu dan balita Propinsi Jawa Timur
3. IBU HAMIL RISIKO TINGGI YANG DIRUJUK
a. PENGERTIAN
Ibu hamil risiko tinggi baru, baik ditemukan oleh petugas
kesehatan maupun melalui rujukan masyarakat, baik
didalam/diluar institusi dan dihitung satu kali selama periode
kehamilan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah ibu hamil risiko tinggi baru dengan
jumlah perkiraan ibu hamil risiko tinggi (20 % x sasaran ibu
hamil)
CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
Pembilang : jumlah ibu hamil risiko tinggi baru di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : jumlah perkiraan ibu hamil risiko tinggi (20 % x
sasaran ibu hamil)
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah ibu hamil risiko tinggi
baru
Jumlah ibu hamil
Resiko Tinggi Yang
Dirujuk
=
Jumlah perkiraan ibu hamil
risiko tinggi (20 % x sasaran
Ibu hamil)
X 100
%
c. SUMBER DATA
.. Jumlah ibu hamil risiko tinggi diperoleh dari catatan register
kohort ibu dan laporan PWS-KIA
.. Jumlah perkiraan ibu hamil risiko tinggi (20 % x sasaran ibu
hamil) diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota/Propinsi Jawa
Timur.
d. KEGUNAAN
.. Memperkirakan besarnya masalah ibu hamil risiko tinggi yang
dihadapi oleh program KIA
.. Melakukan upaya tindak lanjut dengan intervensi secara
intensif.
e. PEDOMAN
.. Buku Petunjuk pencatatan dan pelaporan peyanan kesehatan
ibu dan balita Propinsi Jawa Timur
4. CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS
a. PENGERTIAN
Kunjungan neonatus adalah: Kontak neonatus (0 – 28 hari)
dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan
kesehatan dengan syarat usia 0 – 7 hari minimal 2 kali, usia 8 –
28 hari minimal 1 kali (KN2) di dalam/diluar Institusi Kesehatan
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perband ingan antara Jumlah neonatal yang telah
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar KN2 di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan penduduk
sasaran bayi.
CARA PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah neonatal yang telah memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai standar KN2
Penyebut : Penduduk sasaran bayi diperoleh dari BPS
Kabupaten/ Kota/ Propinsi Jawa Timur.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah neonatal yang telah
memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai
standar KN2
Cakupan
kunjungan
neonatus
=
Penduduk sasaran bayi
X 100
%
c. SUMBER DATA
.. Jumlah neonatal yang telah memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai standar KN2 diperoleh dari register
kohort bayi.
.. Penduduk sasaran bayi diperoleh dari BPS kabupaten/
Kota/ propinsi Jawa Timur.
d. KEGUNAAN
.. Mengukur jangkauan program KIA dalam pelayananan
neonatal
.. Mengukur kualitas pelayanan neonatal
e. PEDOMAN
.. Buku Petunjuk pencatatan dan pelaporan peyanan
kesehatan ibu dan balita Propinsi Jawa Timur
5. CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI
a. PENGERTIAN
Kunjungan bayi adalah: kontak pertama pemeriksaan
kesehatan bayi (termasuk neonatal) oleh petugas kesehatan
baik didalam maupun diluar Institusi Kesehatan
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah bayi baru di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu dibagi dengan penduduk sasaran
bayi.
CARA PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah bayi baru
Penyebut : Penduduk sasaran bayi
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah bayi baru
Cakupan
kunjungan bayi
= Penduduk sasaran bayi
X 100
%
c. SUMBER DATA
.. Jumlah bayi baru diperoleh dari catatan pada register kohort
bayi dan laporan LB3 KIA
.. Penduduk sasaran bayi diperoleh dari BPS kabupaten/ Kota/
propinsi Jawa Timur.
d. KEGUNAAN
.. Mengukur jangkauan program KIA dalam pelayanan bayi
e. PEDOMAN
.. Buku Petunjuk pencatatan dan pelaporan peyanan kesehatan
ibu dan balita Propinsi Jawa Timur
6. CAKUPAN BBLR YANG DITANGANI
a. PENGERTIAN
Bayi baru dengan BBLR yang ditangani oleh tenaga kesehatan
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Bayi BBLR yang dimaksud adalah bayi yang pada waktu lahir
berat badanya kurang dari 2500 gram.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan jumlah bayi baru lahir dengan berat badan lahir
rendah yang telah memperoleh penanganan sesuai standar
oleh tenaga kesehatan dengan jumlah seluruh bayi baru lahir
dengan berat badan rendah ditemukan di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu tertentu.
CARA PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah Bayi baru berat badan lahir rendah
yang telah memperoleh penanganan sesuai
standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah bayi baru lahir dengan berat badan
rendah ditemukan di satu wilayah kerja
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah bayi baru lahir dengan
berat bada rendah yang
ditangani oleh petugas
kesehatan
Cakupan BBLR yang
ditangani
=
Jumlah bayi baru lahir dengan
berat badan lahir rendah
ditemukan di satu wilayah
kerja
X 100
%
c. SUMBER DATA
.. Jumlah bayi baru lahir dengan berat badan rendah yang
ditangani oleh petugas kesehatan diperoleh dari register
kohort bayi dan laporan LB3KIA
.. Jumlah bayi baru lahir dengan berat badan rendah di satu
wilayah kerja diperoleh dari register kohort bayi dan laporan
LB3KIA
d. KEGUNAAN
.. Mengukur besarnya masalah kesehatan bayi baru lahir
dengan berat badan lahir rendah
.. Mengukur kinerja petugas kesehatan dalam pelayanan
penanganan BBLR.
e. PEDOMAN
.. Buku Petunjuk pencatatan dan pelaporan peyanan kesehatan
ibu dan balita Propinsi Jawa Timur
B. PELAYANAN KESEHATAN ANAK PRASEKOLAH DAN ANAK USIA
SEKOLAH
1. CAKUPAN DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA
DAN PRASEKOLAH
a. PENGERTIAN
Balita dan Apras baru yang diperiksa kesehatannya sekaligus
dicek tumbuh kembangnya oleh Petugas
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Polindes di dalam maupun
diluar Institusi Kesehatan
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan anak balita dan pra sekolah (1-5 th) yang
dideteksi tumbuh kembangnya sesuai standar oleh tenaga
kesehatan yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dengan jumlah anak balita dan pra sekolah (1-5 th)
yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
c. CARA PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah anak balita (1 – 5 th) dan pra sekolah
yang dideteksi tumbuh kembangnya oleh tenaga
kesehatan yang ada di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu
Penyebut : Jumlah anak balita dan pra sekolah (1-5 th) yang
ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu
yang sama
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah anak balita (1 – 5 th)
dan pra sekolah yang dideteksi
tumbuh kembangnya oleh
tenaga kesehatan yang ada di
satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
Cakupan deteksi dini
tumbuh kembang
anak balita dan
Prasekolah
=
Jumlah anak balita dan pra
sekolah (1-5 th) yang ada di
suatu wilayah kerja dalam
kurun waktu yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
- Jumlah Balita dan Apras dideteksi dini tumbuh kembang
diperoleh dari register anak dan laporan LB 3 KIA
- Jumlah penduduk sasaran balita dan Apras diperoleh dari
BPS Kabupaten/Kota/propinsi Jawa Timur
e. KEGUNAAN
- Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan
deteksi tumbuh kembang balita dan anak pra sekolah
- Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara pelayanan
deteksi tumbuh kembang balita dan anak prasekolah.
f. PEDOMAN
.. Buku Petunjuk pencatatan dan pelaporan peyanan kesehatan
ibu dan balita Propinsi Jawa Timur
2. CAKUPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN SISWA SD DAN
SETINGKAT OLEH TENAGA KESEHATAN ATAU TENAGA
TERLATIH GURU UKS / DOKTER KECIL
a. PENGERTIAN
Pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
(kelas 1) yang sesuai dengan Pedoman di wilayah kerja
tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / Guru UKS / Dokter
kecil
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan jumlah siswa SD dan setingkat yang mendapat
pemeriksaan penjaringan kesehatan yang sesuai Pedoman
dengan jumlah proyeksi Anak Usia Sekolah tingkat dasar
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah siswa SD & setingkat yang
mendapat pemeriksaan penjaringan
kesehatan yang sesuai pedoman
Penyebut : Jumlah proyeksi Anak Usia Sekolah tingkat
dasar
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah siswa SD & setingkat
yang mendapat
pemeriksaan penjaringan
kesehatan yang sesuai
Pedoman
Pemeriksaan siswa
SD =
Jumlah proyeksi Anak Usia
Sekolah tk dasa
X 100
%
d. SUMBER DATA
Jumlah siswa SD & setingkat yang mendapat pemeriksaan
penjaringan kesehatan yang sesuai pedoman diperoleh dari
laporan triwulan kesehatan Anak, Remaja dan Usila
Jumlah proyeksi Anak Usia Sekolah tingkat dasar diperoleh
dari BPS
e. KEGUNAAN
.. Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan
pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat
.. Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan siswa SD dan setingkat
f. PEDOMAN
Buku Pedoman UKS Tingkat Dasar
3. CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA
a. PENGERTIAN
Pemeriksaan kesehatan remaja yang sesuai pedoman di
wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / Guru
UKS di dalam dan di luar sarana kesehatan
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah remaja yang mendapat
pelayanan kesehatan yang sesuai standar dengan jumlah
proyeksi remaja
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah remaja yang mendapat
pelayanan kesehatan yang sesuai
pedoman
Penyebut : Jumlah proyeksi Remaja
Konstanta : 100
Rumus
Jumlah remaja yang mendapat
pelayanan kesehatan yang
sesuai Pedoman
Cakupan Yankes
Remaja =
Jumlah proyeksi Remaja
X 100
%
d. SUMBER DATA
Jumlah remaja yang mendapat pelayanan kesehatan yang
sesuai pedoman diperoleh dari laporan triwulan kesehatan
Anak, Remaja dan Usila
Jumlah proyeksi Remaja diperoleh dari BPS
e. KEGUNAAN
.. Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan
kesehatan Remaja
.. Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan Remaja
f. PEDOMAN
Buku Pedoman UKS tingkat Lanjutan dan buku Pedoman
PKPR
C. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
1. CAKUPAN PESERTA AKTIF KB
a. PENGERTIAN
Pelayanan Keluarga Berencana adalah :
Pelayanan Kontrasepsi sesuai dengan standar kepada
pasangan usia subur di satu wilayah kerja tertentu oleh tenaga
kesehatan terlatih pada kurun waktu tertentu.
Tenaga kesehatan terlatih adalah tenaga kesehatan yang
telah memperoleh pelatihan teknis prosedur pelaksanaan
pelayanan kontrasepsi
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara pasangan usia subur yang
menggunakan kontrasepsi sesuai dengan standar di satu
wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu dengan
jumlah pasangan usia subur di wilayah kerja dan kurun waktu
yang sama.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS),
yang memperoleh pelayanan
kontrasepsi sesuai standar di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di
satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama.
Konstanta : 100
Rumus:
Jumlah pasangan usia subur yg
memperoleh pelayanan
kontrasepsi sesuai standar di
satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
Cakupan Peserta
KB Aktif =
Jumlah Pasangan Usia Subur
(PUS) di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama.
X 100
%
d. SUMBER DATA
Pencatatan KB pada instrumen pencatatan LB3-USUB + BPS
e. KEGUNAAN
Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan KB.
f. PEDOMAN
Analisis Situasi Pelayanan KB dan Supervisi Fasilitatif
Pelayanan KB.
D. PELAYANAN IMUNISASI
1. DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI)
a. PENGERTIAN
• Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai rerangkat
daerah Kabupaten dan atau daerah kota di bawah
Kecamatan. (Undang-Undang Otonomi Daerah 1999)
• Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan
Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Undang-undang
Otonomi Daerah 1999).
• UCI (Universal Child Immunization ) ialah tercapainya
imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 -11bulan).
• Indikator UCI adalah tercapainya cakupan imunisasi
Campak = 80%
• Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi : 1 dosis BCG,
3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 3 dosis Hepatitis B, 1 dosis
Campak.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Desa atau Kelurahan UCI ialah desa/kelurahan dimana =
80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah
mendapat imunisasi campak.
c. CARA PERHITUNGAN/RUMUS
Pembilang : Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
Penyebut : Seluruh desa/kelurahan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah desa/kelurahan UCI di
satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
=
Seluruh desa/kelurahan di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
X 100
%
d. SUMBER DATA
SP2TP, laporan imunisasi tingkat Puskesmas/Kab/Kota Provinsi
e. KEGUNAAN
• Untuk memantau pencapaian cakupan berdasarkan
wilayah (Desa)
• Untuk menentukan daearah-daerah kantong resiko tinggi.
f. PEDOMAN
Buku Pedoman Operasional Program Imunisasi Tahun 2002,
IM.31
E. PELAYANAN PENGOBATAN/PERAWATAN
1. CAKUPAN RAWAT JALAN
a. PENGERTIAN.
Rawat jalan adalah pelayanan pengobatan di fasilitas pelayanan
kesehatan dengan tidak harus menginap di fasilitas pelayanan
kesehatan tersebut baik didalam gedung dan diluar gedung
Yang dimaksud dengan :
- fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Rumah Sakit,
Puskesmas, Balai Pengobatan milik pemerintah, swasta
maupun perorangan dan pelayanan kesehatan lain baik milik
pemerintah maupun swasta termasuk dokter praktek.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan jumlah seluruh kunjungan pengobatan rawat jalan
yang mendapatkan pelayanan pengobatan di sarana / fasilitas
pelayanan kesehatan di dalam satu wilayah kerja dengan jumlah
penduduk yang ada di dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah seluruh kunjungan pengobatan
rawat jalan yang mendapatkan pelayanan
pengobatan di sarana / fasilitas
kesehatan di dalam satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah penduduk yang ada di dalam satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Konstanta : Prosentase ( % ).
Rumus :
Jumlah seluruh kunjungan
pengobatan rawat jalan di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
Cakupan rawat tertentu.
jalan =
Jumlah penduduk di dalam satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
X 100
%
d. SUMBER DATA
Pencatatan dan Pelaporan SP2TP, BPS, SP2RS.
e. KEGUNAAN
.. Mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
.. Merencanakan kebutuhan obat dan bahan kesehatan
f. PEDOMAN
Pedoman pencatatan dan pelaporan pelayanan pengobatan di
Puskesmas dan Rumah Sakit.
2. CAKUPAN RAWAT INAP
a. PENGERTIAN
Rawat inap adalah pelayanan pengobatan kepada penderita di
suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang oleh karena penyakitnya
penderita harus menginap di fasilitas kesehatan tersebut.
Yang dimaksud dengan penderita adalah seseorang yang
mengalami / menderita sakit atau mengidap suatu penyakit.
Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah
Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta dan
Puskesmas Perawatan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan Jumlah penderita rawat inap di sarana / fasilitas
pelayanan kesehatan di dalam satu wilayah kerja dengan jumlah
penduduk yang ada dalam satu wilayah kerja sarana/fasilitas
kesehatan pada kurun waktu tertentu
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah penderita rawat inap di sarana /
fasilitas pelayanan kesehatan di dalam satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah penduduk di dalam satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah penderita rawat inap di
sarana pelayanan kesehatan
dalam satu wilayah kerja pada
Cakupan rawat kurun waktu tertentu.
inap =
Jumlah penduduk di dalam satu
wilayah kerja Sarana kesehatan
pada kurun waktu tertentu
X 100
%
d. SUMBER DATA
Pencatatan dan Pelaporan SP2TP, BPS, SP2RS.
e. KEGUNAAN
a. Mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas rawat inap
b. Mengetahui perkembangan penyakit tertentu
c. Merencanakan kebutuhan obat dan bahan kesehatan
f. PEDOMAN
Buku pedoman pelayanan rawat inap di Rumah Sakit dan
Puskesmas perawatan
F. PELAYANAN KESEHATAN JIWA
1. PELAYANAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN
KESEHATAN UMUM
a. PENGERTIAN
Pelayanan gangguan jiwa yang dimaksud adalah pemberian
pengobatan kepada setiap pasien yang terdeteksi menderita
gangguan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan pada wilayah
kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu .
Gangguan jiwa meliputi gangguan organic dan fungsional.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah pasien yang terdeteksi
ganngguan jiwa dan diberi pengobatan dengan seluruh jumlah
pasien yang datang berobat di fasilitas kesehatan pada satu
wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah pasien terdeteksi gangguan jiwa
dan diobati di satu wilayah kerja dalam
kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah seluruh pasien yang datang
berobat di satu wilayah kerja dalam kurun
waktu yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah pasien terdeteksi
gangguan jiwa dan diobati di
satu wilayah kerja pada kurun
Cakupan ganngguan waktu tertentu
Jiwa = Jumlah seluruh pasien yang
datang berobat ke fasilitas
kesehatan pada satu wilayah
kerja dan pada kurun waktu
yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
Pencatatan dan pelaporan SP2TP dan SP2RS
e. KEGUNAAN
1. Mengetahui jangkauan pelayanan gangguan jiwa
2. Mengetahui perkembangan penyakit gangguan kejiwaan di
satu wilayah kerja
3. Merencanakan kebutuhan obat untuk penyakit gangguan
jiwa
f. PEDOMAN
Pedoman pencatatan dan pelaporan Puskesmas
Pedoman pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit
Buku PPDGJ.
G. PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA
1. BALITA YANG NAIK BERAT BADANNYA (N/D)
a. PENGERTIAN
Balita yang naik berat badannya adalah Balita yang pada
waktu ditimbang di fasilitas kesehatan atau posyandu
mengalami kenaikan berat badan sesuai pedoman apabila
dibandingkan dengan hasil penimbangan sebelumnya
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah balita ditimbang di Posyandu
maupun diluar posyandu yang berat badannya naik sesuai
pedoman di satu wilayah kerja pada waktu tertentu dengan
jumlah balita yang ditimbang di posyandu maupun diluar
posyandu di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu
yang sama.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah balita yang ditimbang di
Posyandu yang berat badannya naik
sesuai pedoman di satu wilayah kerja
pada waktu tertentu
Jumlah balita yang ditimbang di
Posyandu maupun diluar Posyandu di
satu wilayah kerja tertentu pada kurun
waktu yang sama
KONSTANTA : 100
RUMUS :
Jumlah balita yang ditimbang
yang naik berat badannya
sesuai pedoman di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Cakupan balita
naik BBnya
=
Jumlah seluruh balita ditimbang
disatu wilayah kerjadan dalam
waktu yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
LB3 Gizi
e. KEGUNAAN
Mengetahui perkembangan status gizi balita melalui deteksi
pertumbuhan balita.
f. PEDOMAN
.. Pedoman Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
.. Pedoman Pengisian KMS
.. Pedoman Tumbuh Kembang Balita
.. Buku Pegangan Kader
2. BALITA BAWAH GARIS MERAH
a. PENGERTIAN
Balita bawah garis merah adalah balita yang gambaran
pertumbuhannya pada grafik Kartu Menuju Sehat (KMS) atas
namanya terlihat berada di bawah garis merah
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah balita BGM di satu wilayah kerja
pada waktu tertentu dengan jumlah seluruh balita ditimbang di
satu wilayah kerja pada waktu kurun yang sama
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah balita BGM di satu wilayah
kerja pada waktu tertentu
Jumlah seluruh balita ditimbang di
satu wilayah kerja pada waktu kurun
waktu yang sama
KONSTANTA : 100
RUMUS :
Jumlah balita ditemukan BGM di
satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
Cakupan balita BGM
=
Jumlah seluruh balita ditimbang
disatu wilayah kerja dan dalam
waktu yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
LB3 Gizi, Pemantauan Status Gizi (PSG)
e. KEGUNAAN
Mengetahui kecenderungan perkembangan status gizi balita
dari waktu ke waktu.
f. PEDOMAN
.. Pedoman Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
.. Pedoman Pengisian KMS
.. Pedoman Tumbuh Kembang Balita
.. Buku Pegangan Kader
H. PELAYANAN GIZI
1. CAKUPAN BALITA MENDAPAT KAPSUL VITAMIN A 2 KALI
PERTAHUN
a. PENGERTIAN
Balita mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun
adalah balita yang pada usia 12 bulan hingga 5 tahun
mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun
dan usia 6-11 bulan telah mendapatkan satu kali kapsul
vitamin A dosis tinggi dari petugas kesehatan/kader di satu
wilayah kerja.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah anak balita telah mendapatkan
kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun dan bayi 6 - 11
bulan mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 1 kali per tahun di
satu wilayah dengan jumlah seluruh balita di satu wilayah
kerja
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah anak balita mendapat kapsul
vitamin A dosis tinggi 2 kali pertahun
dan bayi 6-11 bulan mendapat kapsul
vitamin A dosis tinggi 1 kali per tahun
di satu wilayah
Jumlah balita yang ada di satu wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu yang
sama
KONSTANTA : 100
RUMUS :
Jumlah anak balita mendapat
kapsul vit. A dosis tinggi 2x pertahun
dan bayi6-11 bulan pendapat kapsul
vit. A dosis tinggi1 kali per tahun di
satu wilayah
Cakupan balita
naik = BBnya
Jumlah seluruh balita disatu wilayah
kerjadan dalam waktu yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
LB3 Gizi, Laporan kapsul vitamin A, BPS
e. KEGUNAAN
Mengukur kinerja petugas di dalam upaya pelayanan gizi
masyarakat melalui cakupan distribusi vitamin A dosis tinggi
f. PEDOMAN
Pedoman teknis pemberian vitamin A
2. CAKUPAN IBU HAMIL MENDAPAT 90 TABLET BESI (Fe)
a. PENGERTIAN
Ibu hamil mendapat 90 tablet besi (Fe) adalah ibu hamil yang
pada setiap kunjungannya ke fasilitas kesehatan atau dikunjungi
oleh petugas di rumah atau di posyandu mulai K1 mendapatkan
tablet Fe sebanyak 90 butir dari petugas kesehatan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah ibu hamil mendapat 90 tablet besi
(Fe) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan
jumlah seluruh ibu hamil di satu wilayah kerja dan pada kurun
waktu yang sama.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah Ibu hamil mendapat 90 tablet
besi (Fe) selama periode kahamilannya
di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Jumlah seluruh ibu hamil di satu
wilayah kerja pada waktu kurun waktu
yang sama
KONSTANTA : 100
RUMUS :
Jumlah ibu hamil mendapat 90
tablet besi (Fe) dii satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
Cakupan teblet
Fe bumil
=
Jumlah seluruh ibu hamil disatu
wilayah kerja dan dalam waktu
yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
LB3 Gizi, LB3 KIA, BPS
e. KEGUNAAN
Mengukur kinerja petugas di dalam upaya pelayanan gizi
masyarakat melalui cakupan distribusi tablet besi (Fe) untuk ibu
hamil
f. PEDOMAN
Pedoman Pemberian tablet besi (Fe)
3. CAKUPAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA
BAYI BGM DARI KELUARGA MISKIN (GAKIN)
a. PENGERTIAN
Bayi BGM usia 6-11 bulan dari keluarga miskin yang
memperoleh makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) selama
120 hari melalui petugas kesehatan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan pemberian MP-ASI pada bayi 6-11 bulan BGM
dari keluarga miskin selama 120 hari di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh bayi BGM 6-
11 bulan dari gakin di satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah bayi usia 6-11 bulan BGM dari
gakin mendapat MP-ASI selama 120
hari di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
Jumlah seluruh bayi BGM Gakin 6-11
bln di satu wilayah kerja pada waktu
kurun waktu yang sama
KONSTANTA : 100
RUMUS :
Jumlah bayi usia 6-11 bln BGM
Gakin mendapat MP-ASI 120 hari di
satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Cakupan MPASI
=
Jumlah seluruh bayi 6-11 bln BGM
Gakin disatu wilayah kerja dan
dalam waktu yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
Laporan MP-ASI
e. KEGUNAAN
Mengukur kinerja petugas di dalam upaya pelayanan gizi
masyarakat melalui cakupan pemberian MP-ASI untuk bayi 6-
11 bln BGM pada keluarga miskin
f. PEDOMAN
.. Pedoman pengelolaan MP-ASI
.. Pedoman pemberian MP-ASI
4. CAKUPAN BALITA GIZI BURUK DITANGANI
a. PENGERTIAN
Balita gizi buruk yang memperoleh penanganan / perawatan di
fasilitas kesehatan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah balita gizi buruk yang ditangani di
sarana kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dengan jumlah seluruh balita gizi buruk di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah balita gizi buruk yang
ditangani di sarana kesehatan di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Jumlah prevalensi balita gizi buruk di
satu wilayah kerja pada waktu kurun
waktu yang sama
KONSTANTA : 100
RUMUS :
Jumlah Balita Gizi Buruk ditangani di
fasilitas kesehatan di satu wilayah kerja
Cakupan Balita pada kurun waktu tertentu
Gizi Buruk
Ditangani
=
Jumlah prevalensi balita gizi buruk
ditemukan disatu wilayah kerja dan dalam
waktu yang sama
X 100 %
d. SUMBER DATA
Laporan KLB Gizi, LB3 Gizi
e. KEGUNAAN
Mengetahui status gizi balita buruk yang memperoleh
penanganan dan perawatan dengan tata laksana gizi buruk
f. PEDOMAN
Pedoman Manajemen gizi buruk di RS dan Puskesmas
I. PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR
DAN KOMPREHENSIF
1. AKSES TERHADAP KETERSEDIAAN DARAH DAN KOMPONEN
YANG AMAN UNTUK MENANGANI RUJUKAN IBU HAMIL DAN
NEONATUS
a. PENGERTIAN
Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman
untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus adalah ibu
hamil dan neonatus komplikasi dirujuk yang memperoleh
pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan dengan
memanfaatkan persediaan darah serta komponen yang aman
pada UTD di satu wilayah kerja.
Ibu hamil adalah ibu yang mengandung sampai usia kehamilan
40 minggu.
Neonatus adalah bayi baru lahir dengan usia 0-28 hari.
Darah yg aman adalah darah yang bebas dari HIV/AIDS,
Hepatitis dan STD.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah ibu hamil dan neonatus komplikasi
yang memperoleh pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan
dengan menggunakan persediaan darah serta komponen yang
aman pada UTD di satu wilayah kerja dengan jumlah seluruh
ibu hamil dan neonatus yang dirujuk di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah ibu hamil dan neonatus komplikasi
dirujuk yang memperoleh pelayanan transfusi
darah sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan
persediaan darah serta komponen yang aman
pada UTD di fasilitas kesehatan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah seluruh ibu hamil dan neonatus yang
membutuhkan darah di satu wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumla bumil & neonatus resti /komplikasi
yang mendapatkan transfusi darahyang
aman di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
Cakupan bumil
dan Neonatal
resti yang
tertangani
=
Jumlah seluruh bumil dan neonatus risti /
komplikasi yang Tertangani.
membutuhkan darah di satuwilayah kerja
dan dalam kurun waktu tertentu
X 100 %
d. SUMBER DATA
Pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit.
e. KEGUNAAN
• Mengukur kinerja petugas dan sekaligus mengukur tingkat
kemampuan UTD di satu wilayah kerja.
• Mengetahui mutu pelayanan terhadap ibu hamil dan neonatus
resiko tinggi. /komplikasi
f. PEDOMAN
Buku PEDOMAN PONED dan PONEK di Puskesmas dan Rumah
Sakit.
2. IBU HAMIL RISIKO TINGGI/KOMPLIKASI YANG DITANGANI
a. PENGERTIAN
Ibu hamil yang mengalami risiko tinggi /komplikasi yang
ditangani oleh petugas kesehatan di Polindes, Puskesmas dan
Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara ibu hamil risiko tinggi / komplikasi yang
ditangani oleh petugas kesehatan dengan jumlah ibu hamil
risiko tinggi/komplikasi yang ditemukan di satu wilayah pada
kurun waktu tertentu.
CARA PERHITUNGAN
Pembilang : jumlah ibu hamil disiko tinggi / komplikasi
yang ditangani oleh petugas kesehatan di
satu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : jumlah ibu hamil risiko tinggi/komplikasi di
satu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah ibu hamil risiko
Ibu hamil risiko tinggi tinggi/komplikasi yang ditangani
/ komplikasi
yang ditangani
=
Jumlah ibu hamil risti komplikasi
ditemukan
X 100 %
d. SUMBER DATA
.. Jumlah ibu hamil disiko tinggi / komplikasi yang ditangani
oleh petugas kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu
tertentu diperoleh dari buku catatan kesakitan dan kematian
ibu, laporan LB 3 KIA
.. Jumlah ibu hamil risiko tinggi/komplikasi di satu wilayah pada
kurun waktu tertentu diperoleh dari buku catatan kesakitan
dan kematian ibu, laporan LB 3 KIA
e. KEGUNAAN
a. Mengukur kinerja petugas dalam pelayanan obstetri emergensi
dasar
f. PEDOMAN
b. Pedoman pengembangan pelayanan Obstetri neonatal
emergensi dasar (PONED) 2002
c. Buku petunjuk pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan
ibu dan balita propinsi Jawa Timur
3. NEONATAL RISIKO TINGGI/KOMPLIKASI YANG DITANGANI
a. PENGERTIAN
Neonatal yang mengalami risiko tinggi/komplikasi yang
ditangani oleh petugas kesehatan di Polindes, Puskesmas, dan
RS Pemerintah dan Swasta
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara neonatal risiko tinggi / komplikasi yang
ditangani oleh petugas kesehatan dengan jumlah neonatal
risiko tinggi/komplikasi yang ditemukan di satu wilayah pada
kurun waktu tertentu.
CARA PERHITUNGAN
Pembilang : jumlah neonatal risiko tinggi / komplikasi yang
ditangani oleh petugas kesehatan di satu wilayah
pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : jumlah neonatal risiko tinggi/komplikasi di satu
wilayah pada kurun waktu tertentu.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah neonatal risiko tinggi /
Neonatal risiko komplikasi yang ditangani
tinggi/komplikasi
Yang ditangani
=
Jumlah neonatal risti komplikasi
ditemukan
X 100 %
d. SUMBER DATA
.. jumlah neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani
oleh petugas kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu
tertentu diperoleh dari buku catatan kesakitan dan
kematian ibu, laporan Lb 3 KIA
.. jumlah neonatal risiko tinggi/komplikasi di satu wilayah
pada kurun waktu tertentu diperoleh dari buku catatan
kesakitan dan kematian ibu, laporan Lb 3 KIA
.. PWS-KIA
e. KEGUNAAN
.. Mengukur kinerja petugas dalam pelayanan neonatal
emergensi dasar
f. PEDOMAN
.. Pedoman pengembangan pelayanan Obstetri neonatal
emergensi dasar (PONED) 2002
.. Buku petunjuk pencatatan dan pelaporan pelayanan
kesehatan ibu dan balita propinsi Jawa Timur
J. PELAYANAN GAWAT DARURAT
1. SARANA KESEHATAN DENGAN PELAYANAN GAWAT DARURAT
a. PENGERTIAN
Sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan pelayanaan gawat darurat sesuai standar dan
dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu.
Kegawatan adalah keadaan yang menimpa seseorang yang
dapat menyebabkan jiwanya terancam sehingga memerlukan
pertolongan secara cepat, tepat dan cermat.
Kedaruratan adalah keadaan yang memerlukan tindakan
mendesak dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, menjamin
perlindungan dan memulihkan kesehatan individu atau
masyarakat.
Yang dimaksud dengan :
.. fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Rumah Sakit,
Puskesmas, Balai Pengobatan milik pemerintah, swasta
maupun perorangan dan pelayanan kesehatan lain baik milik
pemerintah maupun swasta termasuk dokter
praktekpemerintah, swasta maupun perorangan dan termasuk
dokter praktek.
.. Standar pelayanan gawat darurat adalah terpenuhinya
persyaratan :sarana & prasarana, tenaga yang memenuhi
standar dalam hal jumlah maupun kompetensi sesuai standar
yang ada dengan waktu pelayanan 24 jam
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan sarana kesehatan yang telah mempunyai
kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat
sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dengan jumlah
sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten /
Kota.dalam kurun waktu tertentu
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah sarana pelayanan kesehatan
dengan kemampuan pelayanan gawat
darurat sesuai standar yang dapat diakses
masyarakat.
Penyebut : Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang
ada di wilayah kerja tertentu
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah sarana pelayanan kesehatan
dengan kemampuan pelayanan gawat
darurat yang sesuai standart dan dapat
diakses oleh masyarakat
Sarana Kesehatan
dengan
Pelayanan Gawat
Darurat
=
Jumlah sarana pelayanan kesehatan
yang ada di wilayah kerja tertentu
X 100 %
d. SUMBER DATA
SP2TP Dinas Kesehatan
e. KEGUNAAN
1. Mengetahui distribusi sarana dengan gawat darurat
2. Jangkauan pelayanan gawat darurat pada masyarakat
3. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, SDM sesuai
standar
f. PEDOMAN
Pedoman pelayanan kegawat daruratan di Puskesmas dan Rumah
Sakit
K. PENYELENGGARAAN PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DAN GIZI
BURUK
1. DESA/KELURAHAN MENGALAMI KLB YANG DITANGANI < 24
JAM
a. PENGERTIAN
Desa/Kelurahan yang mengalami KLB adalah kejadian
peningkatan kesakitan potensial KLB, penyakit karantina atau
keracunan makanan pada desa/kelurahan tersebut.
.. KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan
dan atau kematian bermakna secara epidemiologis pada
suatau desa /kelurahan dalam kurun waktu tertentu.
.. Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1
diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain
formulir W1 dapat juga berupa fax atau tetepon.
.. Penyelidikan KLB: rangkaian kegiatan berdasarkan caracara
epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB,
mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui
sumber dan cara-cara penanggulangannya.
.. Penanggualangan KLB: upaya untuk menemukan penderita
atau tersangka penderita, penatalaksanaan penderita,
pencegahan peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu
KLB.
b. DEFINISI OPERASIONAL
% Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam pada
suatu wilayah dalam periode tertentu.
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN.
Pembilang : Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
ditangani < 24 jam pada suatu wilayah
dalam periode tertentu.
Penyebut : Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
terjadi pada suatu wilayah dalam periode
yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah KLB yang terjadi dan ditangani <
24 jam disuatu wilayah selama 1 tahun
Kejadian Luar Biasa
(KLB) yang
ditangani < 24 jam
=
Jumlah seluruh KLB yang terjadi di
wilayah tersebut dalam kurun waktu/tahun
yang sama
X 100 %
d. SUMBER DATA
1. LAPORAN W1
2. Laporan hasil penyelidikan dan penanggulangan KLB.
3. Laporan bulanan KLB
e. KEGUNAAN
1. Menilai kecepatan/respon terhadap KLB.
2. Menekan serendah mungkin penyebaran wilayah yang
terserang KLB.
3. Menekan serendah mungkin jumlah kesakitan dan kematian
akibat KLB.
f. PEDOMAN/STANDART TEKNIS:
1. UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
2. PP No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah
penyakit menular.
3. Kepmen No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang PEDOMAN
Penyelenggara Sistem Surveilens Epidemiologi Kesehatan.
4. Kepmen No. /Menkes/SK/ . /2004 tentang system
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa. (dalam proses tanda
tangan).
5. Kepmen No. /Menkes/…../SK/ 2004, tentang Jenis-jenis
Penyakit, tatacara Penyampaian Laporan, penyelidikan dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (dalam proses tanda
tangan).
g. LANGKAH KEGIATAN
a. Jenis Kegiatan:
.. Advokasi dan Sosialisasi
.. Laporan W1
.. Penyusunan Proposal dan Instrument
.. Penyelidikan Epidemiologi (Pemastian KLB, Pencarian kasus,
tambahan, prediksi kejadian lebih besar laporan penyelidikan)
.. Penanggulangan (Pengobatan, rujukan bantuan,
penanggulangan), pengamatan Pasca KLB.
b. Variabel :
.. Jumlah kasus dan kematian
.. Besarnya KLB
.. Berapa jumlah obat yang diperlukan
.. Berapa lama perkiraan KLB akan terjadi
.. Berapa jauh jarak lokasi
.. Berapa tenaga/tim yang diperlukan dalam penanggulan.
.. Berapa hari dibutuhkan untuk penanggulangan
.. Berapa banyak vaksin yang dibutuhkan
.. Berapa logistik yang dibutuhkan
.. Dll.
c. Operasional:
.. Dilaksanakan oleh Puskesmas
.. Dilakukan tim (Puskesmas, Dinkes Kabupaten/Kota dan
Provinsi dan Pusat, LP, LS dll).
2. KECAMATAN BEBAS RAWAN GIZI (<15% GIZI KURANG DAN
GIZI BURUK)
a. PENGERTIAN
Kecamatan Bebas Rawan Gizi : Kecamatan bukan merupakan
daerah rawan gizi bila prevalensi gizi kurang dan gizi buruknya
kurang dari 15%
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah kecamatan dengan prevalensi gizi
kurang dan buruk pada balita < 15% di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu dengan jumlah kecamatan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
jumlah kecamatan dengan prevalensi
gizi kurang dan buruk pada balita <
dari 15% di satu wilayah kerja dan
pada kurun waktu tertentu
Jumlah kecamatan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah Kecamatan dng prevalensi gizi
kurang & buruk pada balita < 15% di satu
wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
buruk)
Kecamatan
bebas rawan
gizi
=
Jumlah Kecamatan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu waktu yang sama
X 100 %
d. SUMBER DATA
Pemantauan Status Gizi (PSG)
e. KEGUNAAN
Mengetahui gambaran Kecamatan bebas rawan gizi (<15% gizi
kurang dan gizi buruk) dan perencanaan SKPG dan intervensi
gizi
f. PEDOMAN
PEDOMAN SKPG
L. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT POLIO
1. ACUTE FLACID PARALYSIS (AFP) = 1/100.000 PENDUDUK < 15
TAHUN
a. PENGERTIAN
Apabila kasus AFP ditemukan lebih 1 setiap 100.000 penduduk
usia < 15 tahun berati kalau ada kasus polio pasti juga
ditemukan. Tetapi kalau kurang dari 1/100.000, dikahawatirkan
adanya polio yang lolos dari pemantauan kita.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah kasus AFP non Polio yang ditemukan diantara 100.000
penduduk < 15 tahun per tahun di satu wilayah kerja pada kurun
waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah kasus AFP non Polio pada
penduduk < 15 tahun di satu wilayah kerja
pada kurun waktu dalam waktu 1 tahun.
Penyebut : Jumlah penduduk < 15 tahun dalam waktu
yang sama
Konstanta : 100.000
Rumus :
Jumlah kasus AFP non polio pada penduduk < 15
tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun
(AFP) rate =
Jumlah penduduk < 15 tahun dalam waktu yang
sama
X 100.000
d. SUMBER DATA
Laporan surveilens AFP Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
e. KEGUNAAN
Untuk memantau dan dapat menetapkan status eradikasi polio di
suatu wilayah
f. STANDART TEKNIS
Semua kasus AFP diperiksa tinjanya di laboratorium untuk
menentukan apakah AFP tersebut disebabkan polio atau bukan.
g. PEDOMAN
• Buku Rujukan Eradikasi Polio di Indonesia Tahun 2002 No.
616.835 Ind m.
• Modul Pelatihan
M. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT TB PARU
1. KESEMBUHAN PENDERITA TB BTA POSITIF (+)
a. PENGERTIAN
% Penderita Baru TB BTA (+) yang diobati dengan paket standar
yang sembuh diakhir pengobatan disuatu wilayah kerja pada kurun
waktu 1 tahun .
• Paket OAT Kat 1 adalah : 2 HRZE/4 H3R3./FDC
• Sembuh adalah Penderita Baru TB BTA (+) yang menyelesaikan
pengobatan secara lengkap dan pemeriksaan ulang dahak paling
sedikit 2 kali berturut-turut sesuai buku PEDOMAN.
b. DEFINISI OPERASIONAL
% Penderita Baru TBC BTA + yang sembuh diakhir pengobatan,
minimal 85% disuatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
PEMBILANG : Jumlah Penderita Baru TBC BTA + yang
sembuh disuatu wilayah kerja pada kurun
waktu 1 tahun
PENYEBUT : Jumlah Penderita Baru TBC BTA + yang
diobati dalam waktu yang sama
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah Penderita Baru TBC BTA +
yang sembuh disuatu wilayah kerja
pada kurun waktu 1 tahun
Kesembuhan
Penderita TB
BTA (+)
=
Jumlah Penderita Baru TBC BTA +
yang diobati dalam waktu yang
sama
X100 %
d. SUMBER DATA
.. Laporan Tribulan TB.
e. KEGUNAAN
• Mengukur kinerja petugas UPK ( Unit Pelayanan Kesehatan ) .
• Mengukur tingkat keberhasilan UPK.
f. PEDOMAN
.. Buku Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang
diterbitkan oleh Depkes RI tahun 2002 cetakan 8.
N. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT ISPA
1. CAKUPAN BALITA DENGAN PNEUMONIA YANG DITANGANI
a. PENGERTIAN
• Pnemounia adalah batuk diserati napas cepat dan atau napas
sesak
• Batasan napas cepat adalah :
.. Umur < 2 bulan = 60 kali/menit.
.. Umur 2 bulan s/d 1 tahun = 50 kali/menit.
.. Umur 1 s/d 5 tahun = 40 kali/menit.
• Batasan napas sesak adalah munculnya tarikan dinding dada
bagian bawah pada waktu inspirasi.
• Tatalaksana standar pneumonia balita adalah :
.. Pneumonia berat : rujuk ke RS.
.. Pneumonia:diberi antibiotic pilihan utama selama 5 hari &
dirawat di RT
.. Bukan pneumonia : diberi obat penunjang dan di rawat di
RT.
b. DEFINISI OPERASIONAL
% balita dengan pneumonia yang ditangani sesuai standar
disuatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
PEMBILANG : Jumlah kasus pneumonia balita yang ditangani
disuatu wilayah kerpa pada kurun waktu 1 tahun
PENYEBUT : Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah kasus pneumonia balita
yang ditangani disuatu wilayah
kerpa pada kurun waktu 1 tahun
Cakupan Balita
dengan
pneumonia yang
ditangani
=
Jumlah kasus pneumonia balita
yang ditemukan disuatu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama
X100 %
d. SUMBER DATA
.. Laporan Bulanan LB3 Ispa.
.. Untuk data jumlah balita BPS dan Sungram.
e. KEGUNAAN
.. Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan balita
dengan pneumonia.
.. Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara pelayanan balita
dengan pneumonia.
f. PEDOMAN
.. Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran
Pernapasa Akut Untuk Penanggulangan Pneumonia Pada
Balita yang diterbitkan oleh Depkes RI tahun 2002 cetakan 1.
.. Kepmenkes No : 1537.A/Menkes/SK/XII/2002.
O. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HIV/AIDS
1. PERSENTASE KLIEN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN
HIV/AIDS
a. PENGERTIAN
• Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS adalah
Klien HIV/AIDS yang mendapat Penanganan HIV/AIDS
sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1
tahun.
• Yang dimaksud dengan penanganan HIV/AIDS, meliputi :
konseling dan testing secara sukarela, perawatan,
pengobatan infeksi opportunisitik dan Anti Retro Viral ibu
hamil sesuai kriteria klinis dan immunologis. (Penanganan
identik dengan tata laksana.)
b. DEFINISI OPERASIONAL
Prosentase klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS
adalah Prosentase klien yang mendapatkan penanganan
HIV/AIDS sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun
waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
PEMBILANG : Jumlah Klien yang mendapatkan penanganan
HIV/AIDS di suatu wilayah kerja pada kurun
waktu 1 tahun.
PENYEBUT : Jumlah seluruh Klien HIV/AIDS yang datang
ke Sarkes di suatu wilayah kerja pada kurun
waktu yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah Klien yang mendapatkan
penanganan HIV/AIDS di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu 1
tahun.
Klien yang mendapat =
penanganan HIV/AIDS
Jumlah seluruh Klien HIV/AIDS
yang datang ke Sarkes di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama
X100
%
d. SUMBER DATA
Laporan Khusus RS, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota
e. KEGUNAAN
• Meningkatkan kualitas hidup dari Klien HIV/AIDS.
• Mencegah atau mengurangi penularan dan penyebaran
HIV/AIDS.
f. PEDOMAN
• Pedoman Nasional Perawatan, Dukungan dan Pengobatan
bagi ODHA.
• PedomanAnti Retro Viral Treatment.
• Tatalaksana klinis HIV/AIDS di Sarana Pelayanan
Kesehatan.
• Pedoman Universal Precaution.
• Pedoman Pelayanan VCT.
3. INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) YANG DIOBATI
a. PENGERTIAN
• % Infeksi Menular Seksual yang diobati melalui pendekatan
sindrom dan etiologis.
• Yang dimaksud dengan IMS meliputi : Syphilis, GO,
Clamydiasis, Condyloma acuminata, Herpes, Candidiasis dan
Trichomoniasis yang ditemukan melalui pendekatan sindrom
dan etiologis.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Prosentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati sesuai
standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
PEMBILANG : jumlah penderita IMS yang diobati di satu
wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.
PENYEBUT : Jumlah kasus IMS yang datang ke sarkes di
suatu wilayah kerja pada waktu yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah penderita IMS yang diobati di
satu wilayah kerja pada kurun waktu
Infeksi menular 1 tahun
seksual yang
diobati
=
Jumlah kasus IMS yang datang ke
sarkes di suatu wilayah kerja pada
waktu yang sama.
X 100
%
d. SUMBER DATA
SP2TP, SP2RS, STP
e. KEGUNAAN
• Memutuskan rantai penularan HIV melalui hubungan seks
yang beresiko
• Mencegah penularan IMS
f. PEDOMAN
• Pedoman Penatalaksanaan IMS berdasarkan pendekatan
sindrom.
• Pedoman penatalaksanaan IMS.
P. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DBD
1. PENDERITA DBD YANG DITANGANI
a. PENGERTIAN
• 80 % dari jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai
dengan prosedur baik di Rumah Sakit maupun di Unit
Pelayanan Kesehatan.
• Target penderita 20 per 100.000 penduduk
b. DEFINISI OPERASIONAL
Prosentase penderita DBD yang penanganannya sesuai standar
di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
PEMBILANG : Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai
standar di suatu wilayah kerja pada kurun
waktu 1 tahun.
PENYEBUT : Jumlah penderita DBD yang ditemukan di
suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang
sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah penderita DBD yang
ditangani sesuai standar di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu 1
tahun
Cakupan
penderita DBD
yang ditangani
=
Jumlah penderita DBD yang
ditemukan di suatu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama.
X 100 %
d. SUMBER DATA
• Pencatatan dan pelaporan petugas pengelola program DBD
• Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan
e. KEGUNAAN
• Mengukur kinerja program pemberantasan penyakit DBD
• Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program
pemberantasan penyakit DBD
f. PEDOMAN
• Buku Tatalaksana kasus Demam Berdarah Dengue
• Buku Petunjuk Teknis Penanggulangan DBD
Q. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DIARE
1. BALITA DENGAN DIARE YANG DITANGANI
a. PENGERTIAN
Penderita diare balita adalah balita yang mengalami buang air
besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang
frekuensinya lebih sering dari biasanya ( 3 kali atau lebih dalam
sehari ).
Tatalaksana penderita diare sesuai standar adalah
1) Tanpa dehidrasi : Tatalaksana dengan terapi A.
2) Dehidrasi ringan/sedang : Tatalaksana dengan terapi B.
3) Dehidrasi berat : Tatalaksana dengan terapi C.
b. DEFINISI OPERASIONAL
% balita dengan diare yang ditangani sesuai standar disuatu
wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun .
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
PEMBILANG : Jumlah balita diare yang ditangani sesuai
standar disuatu wilayah kerja pada kurun
waktu 1 tahun
PENYEBUT : Jumlah penderita diare yang ditemukan
disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang
sama
Konstanta: 100
Rumus :
Jumlah balita diare yang
ditangani sesuai standar disuatu
wilayah kerja pada kurun waktu 1
tahun
Balita dengan diare =
yang ditangani.
Jumlah penderita balita diare
yang ditemukan disuatu wilayah
kerja pada kurun waktu yang
sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
• Laporan Bulanan P4D Dinkes Kab/Kota.
• Survei Morbiditas & KAP Tahun 2000.
e. KEGUNAAN
• Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan diare.
• Mengukur tingkat keberhasilan penyelengara pelayanan
diare..
f. PEDOMAN
Kepmenkes RI Nomor : 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang
PEDOMAN Pemberantasan Penyakit Diare.Tahun 2002 .
R. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1. INSTITUSI YANG DIBINA
a. PENGERTIAN
.. Institusi yang dibina adalah institusi yang memberi
pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai risiko
dampak kesehatan bila tidak rnemenuhi syarat yang
ditentukan
.. institusi yang dibina meliputi RS, PKM, sekolah, PDAM,
kantor, industri, tempat penampungan/ pengungsian, dan
rumah.
.. Pembinaan dalam aspek teknis yang meliputi pelatihan,
pemantauan, PEDOMAN, uji petik, sosialisasi dan
penyuluhan
b. DEFINISI OPERASIONAL
Persentase Institusi yang dibina sesuai dengan persyaratan
minimal yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada
kurun waktu 1 tahun dibanding dengan jumlah institusi
yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Institusi yang dibina sesuai dengan
persyaratan minimal yang ditentukan di
satu wilayah kerja tertentu pada kurun
waktu 1 tahun
Penyebut : Jumlah institusi yang ada di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yang
sama
Konstanta : 100
Rumus :
Institusi yang dibina sesuai
dengan persyaratan minimal
yang ditentukan di satu wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu 1
tahun
% Institusi yang dibina
=
Jumlah institusi yang ada di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
Laporan khusus Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS.
e. KEGUNAAN
Institusi yang dibina memenuhi persyaratan minimal kesehatan
lingkungan
g. LANGKAH KEGIATAN
1). Tentukan jumlah institusi yang ada di satu wilayah
(diperbaruhi setiap tahun)
2). Diukur masing-masing jenis institusi sesuai persyaratan
minimal yang dibina.
1.1. PDAM
a. DEFINISI OPERASIONAL
PDAM: Adalah Badan usaha milik pemerintah daerah yang
mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.
PDAM yang dibina : Adalah peningkatan kemitraan antara sektor
kesehatan dengan PDAM dalam upaya kegiatan pengawasan
kualitas air minum secara eksternal agar air minum yang diproduksi
terjamin kualitasnya sesuai persyaratan kualitas air minum.
Persyaratan kualitas air minum : Adalah persyaratan kualitas air
yang tertuang dalam KepMenkes 907/Menkes/SK/VII/2002 yang
meliputi persyaratan bacteriologist terutama E.Coli dan total bakteri
Coliform, kimiawi, radioaktif dan fisik.
b. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Adalah jumlah PDAM yang dibina yang memenuhi
persyaratan disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu
1 tahun.
Penyebut : Adalah jumlah PDAM yang dibina di satu wilayah
kerja dalam kurun waktu 1 tahun
PDAM yang memenuhi syarat : Adalah PDAM yang telah
malaksanakan pengawasan internal (oleh PDAM) dan eksternal
(oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota) sesuai dengan KePManKes
907/SK/VII/2002 dengan jumlah sample yang memenuhi
persyaratan bakteriologis 95%, dan tidak ada parameter kimiawi
yang berdampak Langsung terhadap kesehatan pada sample air
minum.
C. SUMBER DATA
Laporan pengawasan kualitas air PDAM dan Dinas Kesehatan dan
atau Puskesmas
Alat ukur : Kuesioner, hasil pemeriksaan sample kualitas air
Ukuran : Persentase
d. LANGKAH KEGIATAN
Jenis Kegiatan :
Variabel :
Operasional :
- Inspeksi Sanitasi
- Pengambilan dan pemeriksaan kualitas air secara bakteriologi
- Analisis hasil inspeksi sanitasi dan kualitas air
- Tindak Lanjut
.. Memberikan rekomendasi pada PDAM
.. Penyuluhan pada masyarakat pengguna PDAM
- Pelatihan
- Monitoring dan evaluasi
2. RUMAH SAKIT YANG DIBINA
a. PENGERTIAN
Rumah Sakit: Pemerintah, swasta, perusahaan.
b. DEFINISI OPERASIONAL:
Rumah sakit yang dibina diwajibkan mengelola limbah cair dan
limbah padat (medis dan domestik), penyehatan air dan hygiene
sanitasi makanan dan minuman sesuai persyaratan minimal
yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu
1 tahun
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah rumah sakit yang effluentnya
memenuhi baku mutu limbah cair,
mengelola limbah padat dengan baik,
tersedia air cukup kuantitas dan kualitas,
makanan dan minuman yang disajikan
diperiksa dan memenuhi syarat di satu
wilayah kerja pada waktu 1 tahun.
Penyebut : Jumlah rumah sakit yang effluentnya
memenuhi baku mutu limbah cair,
mengelola limbah padat dengan baik,
tersedia air cukup kuantitas dan kualitas,
makanan dan minuman yang disajikan dan
diperiksa di satu wilayah kerja pada kurun
waktu yang sama
Konstanta : 100
d. SUMBER DATA
Laporan dari Dinas Kesehatan kabupaten/Kota.
f. LANGKAH KEGIATAN
Jenis kegiatan
Variabel
Operasional
Langkah Kegiatan
• Inspeksi Sanitasi
• Pengambilan dan pemeriksaan kualitas sample effluent, air,
dan makanan
• Analisis hasil inspeksi sanitasi.
• Analisis kualitas air, effluent, dan makanan.
• Tindak Lanjut
- Pembubuhan kaporit
- Rekomendasi untuk perbaikan sarana
• Pelatihan
• Pengadaan desinfektan
• Membuat rencana perbaikan
• Monitoring dan evaluasi
3. PUSKESMAS YANG DIBINA
a. PENGERTIAN
Puskesmas : termasuk Pustu, Balai Pengobatan Pemerintah,
dan swasta/perusahaan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Puskesmas yang dibina diwajibkan mengelola limbah cair dan
limbah padat (medis dan domestik), penyehatan air dan hygiene
sanitasi makanan dan minuman (khusus puskesmas perawatan)
yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu
1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah puskemas yang mengelola Iimbah cair
dan limbah padat (medis dan domestik), tersedia
air cukup kuantitas dan kualitas, hygiene dan
sanitasi makanan dan minuman yang disajikan
diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah
kerja pada waktu 1 tahun.
Penyebut : Jumlah puskesmas yang mengelola limbah cair
dan limbah padat (medis dan domestik), tersedia
air cukup kuantitas dan kualitas, hygiene dan
sanitasi makanan dan minuman yang disajikan
dan diperiksa di satu wilayah kerja pada kurun
waktu yang sama
Konstanta : 100
d. SUMBER DATA
Laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
e. KEGUNAAN
Puskesmas memenuhi persyaratan minimal kesehatan
lingkungan
f. LANGKAH KEGIATAN
Jenis kegiatan
Variabel
Operasional
• Inspeksi Sanitasi
• Pengambilan dan pemeriksaan kualitas sample air, dan
makanan (khusus puskesmas perawatan)
• Analisis hasil inspeksi sanitasi.
• Analisis kualitas air, dan makanan.
• Tindak Lanjut
.. Pembubuhan kaporit
.. Rekomendasi untuk perbaikan sarana
• Pelatihan
• pengadaan desinfektan
• Membuat rencana perbaikan
• Monitoring dan evaluasi
4. SEKOLAH YANG DIBINA
a. PENGERTIAN
Sekolah adalah tempat pendidikan mulai dari sekolah dasar
sampai sekolah menengah atas termasuk tempat pendidikan
agama
b. DEFINISI OPERASIONAL
Sekolah yang dibina diwajibkan mengelola sanitasi dasar
meliputi penyehatan air, limbah padat, limbah cair, jamban,
penerangan, dan ventilasi yang ditentukan di satu wilayah kerja
tertentu pada kurun waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah sekolah yang mengelola
sanitasi dasar yang diperiksa dan
memenuhi syarat di satu wilayah kerja
pada waktu 1 tahun.
Penyebut : Jumlah sekolah yang mengelola sanitasi
dasar dan diperiksa di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama
Konstanta : 100
d. SUMBER DATA
Laporan dari Din Kes Kabupaten/Kota dan atau puskesmas
e. KEGUNAAN
Sekolah memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan
f. LANGKAH KEGIATAN
Jenis kegiatan
Variabel
Operasional
Langkah Kegiatan
• Pendataan
• Inspeksi Sanitasi terhadap sarana air bersih, jamban, gedung
sekolah termasuk penerangan dan ventilasi.
• Pengambilan dan pemeriksaan kualitas sample air
• Analisis hasil inspeksi sanitasi.
• Analisis kualitas air
• Tindak Lanjut
o Pembubuhan kaporit
o Rekomendasi untuk perbaikan sarana
• Pelatihan
• Pengadaan desinfektan
• Membuat rencana perbaikan
• Monitoring dan evaluasi
5. PERKANTORAN YANG DIBINA
a. PENGERTIAN
Parkantoran termasuk perkantoran pemerintah dan swasta
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perkantoran yang dibina diwajibkan mengelola sanitasi dasar
meliputi penyehatan air, limbah padat, limbah cair, jamban,
penerangan, dan ventilasi yang ditentukan di satu wilayah kerja
tertentu pada kurun waktu 1 tahun,
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah perkantoran yang mengelola
sanitasi dasar yang diperiksa dan
memenuhi syarat minimal di satu wilayah
kerja pada waktu 1 tahun.
Penyebut : Jumlah parkantoran yang mengelola
sanitasi dasar dan diperiksa di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Konstanta : 100
d. SUMBER DATA
Laporan dari Din Kes Kabupaten/Kota dan atau puskesmas
e. KAGUNAAN
Kantor memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan
f. LANGKAH KEGIATAN
Jenis kegiatan
Variabel
Operasional
Langkah Kegiatan
• Pendataan
• Inspeksi Sanitasi terhadap sarana air bersih, jamban, gedung
sekolah termasuk penerangan dan ventilasi
• Pengambilan dan Pemeriksaan kualitas sample air
• Analisis hasil inspeksi sanitasi.
• Analisis kualitas air
• Tindak Lanjut
.. Pembubuhan kaporit
.. Rekomendasi untuk perbaikan sarana
• Pengadaan desinfektan
• Membuat rencana perbaikan
• Monitoring dan evaluasi
6. INDUSTRI YANG DIBINA
a. PENGERTIAN
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan /atau barang
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri
b. IDEFINISI OPERASIONAL
Industri yang dibina diwajibkan mengelola limbah cair, limbah
padat, penyehatan air, penerangan, dan ventilasi yang
ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1
tahun.
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah industri yang mengelola limbah cair,
limbah padat, penyehatan air, penerangan,
dan ventilasi yang diperiksa dan memenuhi
syarat di satu wilayah kerja pada waktu 1
tahun.
Penyebut : Jumlah industri yang mengelola limbah cair,
limbah padat, penyehatan air, penerangan,
dan ventilasi yang diperiksa di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama
Konstanta : 100
d. SUMBER DATA
Laporan dari Din Kes Kabupaten/Kota dan atau puskesmas
c. KEGUNAAN
Industri memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan
d. LANGKAH KEGIATAN
Jenis kegiatan
Veriabel
Operasional
Langkah Kegiatan
• Pendataan
• Inspeksi Sanitasi.
• Pengambilan dan pemeriksaan kualitas effluent, air dan
udara
• Analisis hasil inspeksi sanitasi.
• Analisis kualitas air
• Tindak Lanjut
.. Penyuluhan
.. Rekomendasi untuk perbaikan sarana
• Pelatihan
• Membuat rencana perbaikan
• Monitoring dan evaluasi
7. TEMPAT PENAMPUNGAN/PENGUNGSIAN YANG DIBINA
a. PENGERTIAN
Tempat penampungan/pengungsian adalah lokasi
bangunan/tenda/barak yang digunakan untuk menampung dan
tinggal bagi pengungsi
b. DEFINISI OPERASIONAL
Tempat penampungan/pengungsian yang dibina diwajibkan
mengelola penyehatan air, limbah cair dan limbah padat, hygiene
sanitasi makanan dan minuman, vektor, yang ditentukan di satu
wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah tempat penampungan/pengungsian yang
mengelola penyehatan air, limbah cair, limbah
padat, hygiene makanan dan minuman serta
vektor yang diperiksa dan memenuhi syarat di
satu wilayah kerja pada waktu 1 tahun.
Penyebut : Jumlah tempat penampungan/pengungsian yang
mengelola penyehatan air, limbah padat, limbah
cair, hygiene sanitasi dan makanan serta vektor
diperiksa di satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama.
d. SUMBER DATA
Laporan dari Dinkes Kabupaten/Kota dan atau Puskesmas.
e. LANGKAH KEGIATAN
.. Jenis kegiatan
.. Variabel
.. Operasional
Langkah Kegiatan
• Pendataan
• Analisis kualitas air
• Tindak Lanjut
.. Penyuluhan
.. Rekomendasi untuk perbaikan, sarana
• Pelatihan
• Pengadam disinfektan
• Membuat rencana perbaikan
• Monitoring dan evaluasi
S. PELAYANAN PENGENDALIAN VEKTOR
a. PENGERTIAN
1) Pengendalian vektor adalah
2) Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pengukuran dan
pengendalian populasi vektor.
3) Yang dimaksud pengukuran adalah mengukur angka bebas
jentik nyamuk penular (Vektor) yang ditemukan dirumah,
bangunan, sekolah, kantor, tempat umum, gudang dan tempat
penampungan air lainnya.
4) Pengendalian populasi adalah kegiatan operasional
pemberantasan vektor dengan menggunakan cara kimia atau
biologi berdasarkan dengan data pengukuran yang dilaksanakan
( ABJ )
b. DEFINISI OPERASIONAL
Prosentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes
aegypti disuatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah rumah/bangunan/Tempat
penampungan air dan tempat penanmpungan
air yang bebas jentik nyamuk Aedes aegypti di
suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.
Penyebut : Jumlah rumah/bangunan/Tempat
penampungan air yang diperiksa disuatu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah rumah/bangunan dan
Tempat Penampungan Air yang
bebas jentik nyanmuk Aedes
aegypti disuatu wilayah kerja pada
kurun waktu 1 tahun
Pelayanan
Pengendalian
vektor ( ABJ )
=
Jumlah rumah / bangunan /
Tempat penampungan air yang
diperiksa di suatu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama.
X 100 %
d. SUMBER DATA
.. Pelaporan program P2DBD
e. KEGUNAAN
.. Mengukur kinerja program pemberantasan DBD.
.. Mengukur tingkat keberhasilan pengendalian vektor penyakit DBD
f. PEDOMAN
• Buku PEDOMAN Survey entomologi nyamuk Aedes aegypti
diterbitkan Dep. Kes.
• Buku Petunjuk Teknis Penanggulangan DBD
T. PELAYANAN HYGIENE SANITASI DI TEMPAT - TEMPAT UMUM
1. TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT
a. PANGERTIAN
Tempat-tempat umum adalah sarana yang dimanfaatkan oleh
masyarakat umum seperti: hotel, terminal, Pasar, Pertokoan,
Bioskop, Tempat wisata, kolam renang, restoran, tempat
ibadah, jasa boga, tempat jajanan, depot air minum dan lainlain.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Tempat Umum yang diawasi dan yang memenuhi persyaratan
hygiene sanitasi adalah tempat umum yang mempunyai akses
sanitasi dasar (air bersih, jamban, limbah, sampah) sesuai
dengan Standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1
tahun.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah tempat umum yang diawasi dan yang
memenuhi syarat hygiene sanitasi di satu
wilayah Kerja pada kurun waktu 1 tahun
Penyebut : Jumlah tempat umum yang diawasi di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Alat ukur : Formulir pemeriksaan kesehatan lingkungan
(inspeksi sanitasi) yang sesuai dengan jenis
TTU.
Ukuran : Persentase TTU yang memenuhi syarat
Rumus :
Jumlah tempat umum yang diawasi
dan yang memenuhi syarat hygiene
sanitasi di satu wilayah Kerja pada
kurun waktu 1 tahun
Tempat
umum yang
memenuhi
syarat
=
Jumlah tempat umum yang diawasi
di satu wilayah kerja pada kurun
waktu yang sama.
X 100
%
d. SUMBER DATA
Laporan Khusus Dinkes kab/Kota
e. PEDOMAN
.. Kep.Men.Kes.No.715/Men.Kes./SK/V/2003, Tentang
Persyaratan Kesehatan Jasa Boga.
.. Permenkes No. 304/1989 ttg Persyaratan Kesehatan Rumah
Makan dan Restoran
.. Permenkes No. 236/1990 ttg Persyaratan Kesehatan
makanan Jajanan
.. Permenkes No. 1405/2002 ttg Persyaratan Kesehatan
Lingkungan kerja Perkantoran dan Industri
.. Per.Men.Kes.RI.No. 80/Men.Kes./Per/II/ th 1990 , tentang
Persyaratan Kesehatan Hotel.
.. Per.Men.Kes.RI.no.061/Men.Kes./Per/I/1991,tentang
“Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian
Umum “.
.. Permenkes No.712/ 1996 dan Pemenkes No.362/1998.
.. Pedoman tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas
air
.. Pedoman tentang makanan dan minuman
.. Kepmenkes No.288/2003 ttg Pedoman Penyehatan Sarana
Dan Bangunan Umum
.. Pedoman Umum Penyehatan Lingkungan Tempat Umum (
Seri Penyehatan Ling kungan Hotel ) , Dep;.Kes.RI Dir.Jen.
PPM & PL tahun 2001.
.. Petunjuk Pemantauan program PPM & PLP tingkat
Kabupaten (Kep.Men.PPM & PLP.No.471-I/PD.03.04.1F/91),
revisi th 1998.
.. Kumpulan formulir pemeriksaan kesehatan lingkungan
(Inspeksi sanitasi) bidang Penyehatan Tempat – tempat
Umum, Dep.Kes.RI ,Direktorat PLP Dit.Jen PPM & PLP
Jakarta th 1999.
f. LANGKAH KEGIATAN
1. Pendataan
2.. Penyiapan formulir pemeriksaan kesehatan lingkungan
(inspeksi sanitasi) TTU
3. Melakukan inspeksi Sanitasi TTU
4. Pengambilan sample
5. Pencatatan dan pelaporan
6. Analisa
7. Tindak lanjut
.. Penyampaian informasi & hasil analisa kepada sektor
terkait, pengelola TTU
.. Stimulan
.. Penyuluhan
.. Pelatihan
U. PELAYANAN PENYULUHAN PERILAKU SEHAT
1. RUMAH TANGGA SEHAT
a. PENGERTIAN
Rumah Tangga yang semua anggota keluarganya berperilaku
hidup bersih & sehat yaitu merupakan komposit 7 dari 10
indikator :
1) Pertolongan persalinan oleh nakes
2) Balita diberi ASI
3) Kepadatan rumah
4) Mendapatkan Air Bersih
5) Mempunyai Jamban
6) Lantai rumah kedap air
7) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
8) Tidak merokok
9) Aktifitas fisik
10) Diet
b. DEFINISI OPERSIONAL
Persen Rumah Tangga yang telah melaksanakan paling sedikit
7 dari 10 indikator perilaku hidup bersih & sehat
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah rumah tangga sehat di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Penyebut : Jumlah rumah tangga ( yang
disurvey sesuai kaidah statistik ) di
satu wilayah kerja puskesmas pada
kurun waktu yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah Rumah Tangga sehat
Rumah Tangga
Sehat =
Jumlah Rumah Tangga yang
disurvey
X 100
%
d. SUMBER DATA
Hasil survey masing-masing Puskesmas di Kab/Kota
e. KEGUNAAN
Untuk mengetahui permasalahan perilaku sehat yang belum
menjadi kebiasaan & budaya masyarakat serta permasalahan
lingkungan yang belum memenuhi syarat kesehatan .
f. PEDOMAN
1. Buku Pedoman Pelaksanaan PHBS bagi pengelola program
di wilayah Kabupaten / Kota
2. BAYI YANG MENDAPAT ASI EKSKLUSIF
a. PENGERTIAN
Bayi yang mendapat ASI saja sejak lahir sampai umur 4-6
bulan
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah bayi yang hanya mendapat ASI
saja sampai 4-6 bulan dengan jumlah seluruh bayi di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah bayi yang hanya mendapat ASI saja
sampai 4-6 bulan
Jumlah seluruh bayi di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama
Kosntanta : 100
Rumus
Jumlah bayi yg hanya
mendapat ASI saja sampai 4-6
Bayi mendapat bln
ASI Eksklusif
=
Jumlah seluruh bayi di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
waktu yang sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
LB3 Gizi, Lap. Survey ASI Eksklusif, LB3 KIA
e. KEGUNAAN
Mengukur kinerja petugas di dalam upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat melalui cakupan ASI Eksklusif
f. PEDOMAN
1. Pedoman manajemen laktasi
2. Pedoman pengelolaan MP-ASI
3. Pedoman MP-ASI
3. DESA DENGAN GARAM BERYODIUM BAIK
a. PENGERTIAN
Desa dengan garam beryodium baik adalah desa yang minimal
20 sampel garam memenuhi syarat standart kadar yodium dari
21 sampel yang dimonitor (Sumber : LQAS). Desa yang
dimonitor adalah minimal 10 % dari seluruh desa yang ada
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah desa garam beryodium baik di
satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah
seluruh desa di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang
sama.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah desa garam beryodium baik di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Jumlah seluruh desa yang dimonitor di
satu wilayah kerja pada kurun waktu yang
sama
Kosntanta : 100
Rumus :
Jumlah desa garam
beryodium baik di satu
wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
Desa dengan garam =
beryodium
Jumlah seluruh desa yang
dimonitor di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang
sama
X 100
%
d. SUMBER DATA
Survey garam beryodium
e. KEGUNAAN
Mengukur kinerja petugas di dalam upaya meningkatkan
kesadaran cakupan pemakaian garam beryodium di daerah
endemik sedang dan berat.
f. PEDOMAN
Pedoman pemberian kapsul yodium
4. POSYANDU PURNAMA
a. PENGERTIAN
Posyandu adalah wadah kegiatan masyarakat , dimana
masyarakat dapat memperoleh pelayananan kesehatan , serta
sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan petugas
kesehatan tentang masalah kesehatan
b. DEFINISI OPERSIONAL
Posyandu Purnama adalah Posyandu yang diukur dengan
Pedoman telaah kemandirian Posyandu ( versi Jatim ) dengan
skor minimal 75
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah Posyandu Purnama di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Penyebut : Jumlah seluruh Posyandu di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama.
KONSTANTA :
RUMUS :
Jumlah Posyandu
Posyandu Purnama = Purnama
Jumlah Posyandu
X 100 %
d. SUMBER DATA
Hasil telaah kemandirian posyandu dari Puskesmas dan Dinkes
kab/kota
e. KEGUNAAN
1. Untuk mengetahui tingkat perkembangan Posyandu
(kwalitas) Posyandu
2. Untuk menentukan intervensi terhadap masing-masing
tingkat perkembangan ( kualitas) Posyandu
f. PEDOMAN
Format telaah kemandirian Posyandu
V. PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN (P3) NAPZA BERBASIS MASYARAKAT
1. UPAYA PENYULUHAN P3 NAPZA OLEH PETUGAS KESEHATAN
a. PENGERTIAN
NAPZA adalah merupakan kepanjangan dari Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
Narkotika : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang
dapat menyebabkan penurunan atau peubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan
Psikotropika : Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan
narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku
Zat Adiktif : Bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan
ketergantungan psikis
Penyalahgunaan : Upaya penggunaan tanpa sepengetahuan dan
pengawasan
Penyuluhan : Gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang
berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai
suatu keadaan dimana individu, kelompok atau
masyarakat mengerti dan memahami tentang pokokpokok
materi yang disampaikan.
Dalam kontek ini dibatasi untuk penyuluhan langsung
kelompok dengan jumlah minimal yang disuluh
sebanyak 5 (lima) orang dan penyuluhan langsung
melalui media elektronik ( Radio & TV )
Tenaga
Penyuluh
: Tenaga Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan
Kab/Kota dan Rumah Sakit Pemerintah
b. DEFINISI OPERASIONAL
Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh tenaga kesehatan terlatih/
berkompeten
c. CARA PERHITUNGAN / PENGUKURAN
Pembilang : Jumlah kegiatan penyuluhan P3-NAPZA di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
Penyebut : Jumlah seluruh kegiatan penyuluhan di bidang
kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang
sama
Rumus :
Jumlah kegiatan penyuluhan P3-NAPZA di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Upaya
penyuluhan
P3-NAPZA
oleh petugas
kesehatan
= Jumlah seluruh kegiatan penyuluhan di bidang
kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama
x 100 %
c. SUMBER DATA
.. Laporan kegiatan Puskesmas ( Form laporan belum tersedia )
(Tabel 2.V)
.. Laporan kegiatan Dinas Kesehatan Kab/Kota ( Form laporan
belum tersedia ) (Tabel 2.V )
.. Laporan kegiatan Rumah Sakit ( PKMRS )
d. KEGUNAAN
Menanggulangi terjadinya peningkatan penyalahgunaan NAPZA
e. PEDOMAN
Buku Pedoman Napza untuk Petugas Kesehatan
W. PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1. KETERSEDIAAN OBAT SESUAI KEBUTUHAN
a. Pengertian
Obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di
Puskesmas harus sesuai dengan populasi berarti jumlah
(kuantum) obat yang tersedia di gudang minimal harus sama
dengan jumlah kebutuhan obat yang seharusnya tersedia.
b. Definisi Operasional
Ketersediaan Obat untuk pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas pada satu wilayah kerja tertentu.
c. Cara Perhitungan / Pengukura
Pembilang : Jumlah dan jenis obat yang dapat disediakan untuk
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
Penyebut : Jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan untuk pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas
Rumus :
Jumlah dan jenis obat yang dapat
disediakan untuk pelayanan kesehatan
Ketersediaan dasar di Puskesmas
Obat sesuai
kebutuhan
= Jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan
untuk pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas
x 100 %
% Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan tersebut dapat dihitung
dengan terlebih dahulu menghitung tingkat ketersediaan untuk
masing-masing jenis obat :
Menghitung Tingkat Ketersediaan untuk masing-masing jenis
obat :
Rumus :
Tingkat Jumlah Obat yang tersedia
Ketersediaan
Obat
= Pemakaian selama 1 tahun x 100 %
Keterangan : Nilai yg dianggap memenuhi Tingkat Ketersediaan
adlh >100 %
e. Sumber Data
LPLPO, Kartu Stok dan RKO (Rencana Kebutuhan Obat)
f. Kegunaan
.. Mengetahui tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas
.. Mengetahui indikasi kesinambungan pelayanan obat untuk
mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas
g. PEDOMAN
.. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diterbitkan oleh
Menteri Kesehatan
.. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan untuk Pelayan Kesehatan Dasar yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Departemen Kesehatan RI
2. PENGADAAN OBAT ESENSIAL
a. PENGERTIAN
Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk
pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis,
terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia pada unit
pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya.
Penetapan obat yang masuk dalam DOEN (Daftar Obat Esensial
Nasional) telah mempertimbangkan factor Drug Of Choice,
analisis biaya manfaat dan didukung dengan data kimia. Untuk
pelayanan kesehatan dasar maka jenis obat yang tersedia di
puskesmas HARUS sesuai dengan pola penyakit dan diseleksi
berdasar DOEN agar tercapai prinsip efektifitas dan efisiensi.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Prosentase pengadaan obat esensial untuk pelayanan
kesehatan dasar di puskesmas
c. CARA PERHITUNGAN / PENGUKURAN
Pembilang : Jumlah item obat esensial yang diadakan untuk
pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
Penyebut : Jumlah item obat esensial yang dibutuhkan untuk
pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
Rumus :
Jumlah item obat esensial yang diadakan
untuk pelayanan kesehatan dasar di
Pengadaan puskesmas
Obat
Esensial
= Jumlah item obat esensial yang dibutuhkan
untuk pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas
x 100 %
d. SUMBER DATA
1. LPLPO
2. Kartu Stok
3. RKO
4. Dokumen Pengadaan Obat
e. KEGUNAAN
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana
pengadaan obat
f. PEDOMAN
a. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diterbitkan oleh
Menteri Kesehatan
b. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan untuk Pelayan Kesehatan Dasar yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Departemen Kesehatan RI
3. PENGADAAN OBAT GENERIK
a. PENGERTIAN
OBAT GENERIK adalah obat dengan nama sesuai dengan zat
berkhasiat yang dikandungnya, dan dengan harga yang relatif
terjangkau oleh masyarakat.
Sesuai Permenkes No. 085/Menkes/Per/1989 bahwa di fasilitas
pelayanan kesehatan pemerintah wajib menggunakan obat
generik sebagai penunjang pelayanan kesehatan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Prosentase pengadaan Obat Generik untuk pelayanan
kesehatan dasar di puskesmas
CARA PERHITUNGAN / PENGUKURAN
Pembilang : Jumlah item obat generik yang diadakan untuk pelayanan
kesehatan dasar di puskesmas
Penyebut : Jumlah item obat generik yang dibutuhkan untuk
pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
Rumus :
Jumlah item obat generik yang diadakan
untuk pelayanan kesehatan dasar di
Pengadaan puskesmas
Obat
Generik
= Jumlah item obat generik yang dibutuhkan
untuk pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas
x 100 %
Dengan ketentuan bahwa Obat esensial yang termasuk dalam
DOEN untuk pelayan kesehatan dasar adalah Obat Generik,
kecuali apabila ada jenis obat yang tak tersedia generiknya
Rumus II ( usulan )
Jumlah item obat generik yang diadakan
untuk pelayanan kesehatan dasar di
% Pengadaan puskesmas
Obat Generik = Jumlah seluruh item obat yang diadakan
untuk pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas
x 100 %
c. SUMBER DATA
1. LPLPO
2. Kartu Stok
3. RKO
4. Dokumen Pengadaan obat
d. KEGUNAAN
.. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana
pengadaan obat
e. PEDOMAN
.. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diterbitkan oleh
Menteri Kesehatan
.. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan untuk Pelayan Kesehatan Dasar yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Departemen Kesehatan RI
X. PELAYANAN PENGGUNAAN OBAT GENERIK
1. PENULISAN RESEP OBAT GENERIK
a. PENGERTIAN
OBAT GENERIK adalah obat dengan nama sesuai dengan zat
berkhasiat yang dikandungnya, dan dengan harga yang relatif
terjangkau oleh masyarakat.
Sesuai Permenkes No. 085/Menkes/Per/1989 bahwa dokterdokter
yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
wajib menulis resep obat generik.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Prosentase penulisan obat generik di rumah sakit pemerintah
c. CARA PERHITUNGAN / PENGUKURAN
Pembilang : Jumlah resep obat generik yang ditulis
Penyebut : Jumlah resep yang ditulis
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah re Penulisan sep obat generik yang ditulis
Resep Obat
Generik
=
Jumlah resep yang ditulis
x 100 %
Dengan ketentuan bahwa dalam satu lembar resep dapat
mengandung lebih dari 1 (satu) resep ( “R/” )
d. SUMBER DATA
.. Arsip resep di RS atau Rekam medik
.. Laporan pemakaian obat generik di RS ( Tabel 2.X )
e. KEGUNAAN
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta pemerataan
pelayanan obat
f. PEDOMAN
1. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diterbitkan oleh
Menteri Kesehatan
2. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan untuk Pelayan Kesehatan Dasar yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Departemen Kesehatan RI
3. Permenkes No. 085/Menkes/Per/1989
Y. PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN PERORANGAN
1. CAKUPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PRAYAR
a. PENGERTIAN
Penduduk yang memiliki kartu peserta Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Pra Bayar (PT. Askes, PT. Jamsostek, Bapel JPKM,
Dana Sehat, Asuransi Komersial dan Manajemen Kontrak) di
suatu wilayah kerja.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Proporsi penduduk terlindungi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
/ JPK Pra Bayar (PT. Askes, PT. Jamsostek, Bapel JPKM, Dana
Sehat, Asuransi Komersial dan Manajemen Kontrak).
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah penduduk yang memiliki
kartu peserta JPK disatu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah seluruh penduduk di satu
wilayah pada kurun waktu yang
sama
KONSTANTA : 100
RUMUS :
Jumlah penduduk yang memiliki
kartu peserta JPK disatu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
Cakupan Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan Prayar
=
Jumlah seluruh penduduk di
satu wilayah pada kurun waktu
yang sama
X 100 %
d. SUMBER DATA
SIM Pelaporan JPK Kab/Kota dan BPS Kab/Kota
e. KEGUNAAN
Meningkatnya jumlah penduduk yang terlindungi kesehatannya
dengan sistem jaminan kesehatan
f. PEDOMAN
.. Pedoman Badan Pembina (BAPIM) JPKM dan
.. Pedoman Sistem Informasi Manajemen (SIM) JPKM
Z. PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN UNTUK KELUARGA MISKIN
DAN MASYARAKAT RENTAN
1. CAKUPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KELUARGA
MISKIN DAN MASYARAKAT RENTAN
a. PENGERTIAN
Keluarga miskin (Gakin) dan masyarakat rentan yang
terlindungi oleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Subsidi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi/Daerah/Kota) di
suatu wilayah kerja. Yang dimaksud masyarakat rentan adalah
masyarakat yang tergolong dalam PMKS atau Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial yang menurut daftar DEPSOS
(informasi Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial) mencakup
sekitar 27 jenis.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Proporsi Keluarga miskin dan masyarakat rentan menurut data
Depsos yang terlindungi JPK Gakin Pra Bayar (Subsidi
Pemerintah & Pemda) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah keluarga miskin dan
masyarakat rentan menurut data
Depsos yang memiliki kartu JPK
Gakin disatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah seluruh keluarga miskin dan
masyarakat rentan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu sama
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah keluarga miskin dan masyarakat
rentan menurut data Depsos yg memiliki
kartu JPK Gakin disatu wilayah kerja
Cakupan JPK pada kurun waktu tertentu
Pra Bayar =
Jumlah seluruh keluarga
miskin dan masyarakat
rentan di satu wilayah kerja
x 100%
d. SUMBER DATA
• SIM Pelaporan JPK Kab/Kota dan BPS Kab/Kota
• Depsos Kabupaten/Kota
e. PEDOMAN
Pedoman Pelaksanaan PKPS-BBM bidang kesehatan pada
daerah uji coba JPK Gakin (Depkes RI)
PELAYANAN TAMBAHAN
A. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
1. CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA
FORMAL
a. PENGERTIAN
Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan atau
rehabilitatif sesuai dengan standar kepada pekerja yang
terdaftar pada suatu institusi milik pemerintah maupun milik
swasta oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun
swasta.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah pekerja formal yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah maupun swasta dengan seluruh jumlah
pekerja formal di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah pekerja formal yang
memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai standar di fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta di
satu wilayah kerja dalam kurun waktu
tertentu.
Penyebut : Jumlah seluruh pekerja formal di satu
wilayah kerja dalam kurun waktu yang
sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah pekerja formal yang memperoleh
pelayanan kesehatan kerja sesuai standar
di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu
Cakupan
pelayanan
Kesehatan kerja
pada Pekerja
formal
= Jumlah seluruh pekerja formal di satu
wilayah kerja dan dalam kurun waktu
yang sama
X 100 %
d. SUMBER DATA
Pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan Rumah Sakit
Laporan klinik perusahaan
Dinas tenaga kerja Kab./Kota
e. KEGUNAAN
• Mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan pada pekerja
formal
• Mengetahui perkembangan penyakit akibat hubungan kerja
di satu wilayah kerja.
f. PEDOMAN
Pedoman pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan Rumah
Sakit
Kepmenkes No. 1075/Menkes/SK/VII/2003 tentang SIM
Kesehatan Kerja
Kepmenkes No. 1758/Menkes/SK/XII/2003 tentang standar
pelayanan Kesehatan Kerja Dasar.
B. PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT
1. CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PRA USIA LANJUT DAN
USIA LANJUT
a. PENGERTIAN
Pemeriksaan kesehatan Usia Lanjut ( = 60 th ) di wilayah kerja
tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih
b. DEFINISIN OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah usia lanjut ( = 60 th ) yang
mendapat pelayanan kesehatan dengan jumlah usia lanjut yang
ada
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah Usia lanjut yang mendapat
pelayanan kesehatan
Penyebut : Jumlah Usia lanjut yang ada
Konstanta : 100
RUMUS :
Jumlah Usia lanjut yg
mendapat Pelayanan
Cakupan Yankes kesehatan
Usila =
Jumlah Usia lanjut yang ada
X 100 %
d. SUMBER DATA
Jumlah Usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan
diperoleh dari laporan Triwulan kesehatan Anak, Remaja dan
Usila
Jumlah Usia lanjut yang ada diperoleh dari laporan Triwulan
kesehatan Anak, Remaja dan Usila, data dasar
e. KEGUNAAN
.. Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan
kesehatan Usia Lanjut
.. Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Usia Lanjut
f. PEDOMAN
Buku Pedoman Pembinaan kesehatan Usia Lanjut bagi petugas
kesehatan Depkes RI 2000
C. PELAYANAN GIZI
1. CAKUPAN WANITA USIA SUBUR YANG MENDAPAT KAPSUL
YODIUM
a. PENGERTIAN
Wanita Usia Subur (10-49 tahun ) mendapat kapsul yodium
terutama di daerah yang endemik berat dan sedang (sesuai
pedoman)
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah WUS (10-49 th) di satu daerah
endemik sedang dan berat yang mendapat kapsul yodium di
satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah
seluruh WUS di daerah endemik sedang dan berat yang ada di
satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
Pembilang
Penyebut
:
:
Jumlah WUS di satu daerah endemik
sedang dan berat yang mendapat
kapsul yodium di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu.
Jumlah seluruh WUS di daerah
endemik daerah endemik sedangkan
dan berat yang ada di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah WUS di satu daerah endemik
sedang dan berat Kapsul yodium yang
mendapat kapsul yodium di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
Cakupan
WUS
mendapat
=
Jumlah seluruh WUS di daerah endemik
sedang dan berat yang ada disatu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama
x 100 %
d. SUMBER DATA
Laporan khusus Distribusi kapsul yodium
e. KEGUNAAN
Mengukur kinerja petugas di dalam upaya pelayanan gizi
masyarakat melalui cakupan distribusi kapsul yodium pada
WUS
f. PEDOMAN
.. Pedoman manajemen laktasi
.. Pedoman pengelolaan MP-ASI
.. Pedoman MP-ASI
D. PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT HIV/AIDS
1. CAKUPAN DARAH DONOR DISKRINING TERHADAP HIV
a. PENGERTIAN
o 100 % dari jumlah kantong darah donor diskrining terhadap
HIV di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.
o Yang dimaksud dengan skrining HIV adalah pemeriksaan
darah donor dengan strategi I, yaitu satu kali pemeriksaan
dengan reagen yang mempunyai sensitifitas yang tinggi.
b. DEFINISI OPERASIONAL
Prosentase darah donor diskrining dengan menggunakan
reagen yang sensitif, yang direkomendasikan oleh Depkes dan
UTD PMI pusat. di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1
tahun.
c. CARA PENGUKURAN / PERHITUNGAN
PEMBILANG : Jumlah kantong darah donor diskrining HIV
di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1
tahun.
PENYEBUT : Jumlah seluruh kantong darah donor di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Konstanta : 100
Rumus :
Jumlah kantong darah donor
diskrining HIV di suatu wilayah
kerja pada kurun waktu 1 tahun.
Cakupan darah
donor
Diskrining
terhadap HIV
= Jumlah seluruh kantong darah
donor di suatu wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama.
X 100 %
d. SUMBER DATA
UTD C PMI, RS
e. KEGUNAAN
• Memastikan setiap darah donor yang akan digunakan bebas
HIV.
• Mencegah penularan HIV melalui transfusi darah.
f. PEDOMAN
• Buku Petunjuk Pelaksanaan Skrining darah donor PMI.
E. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MALARIA.
1. ANNUAL PARACITE INCIDENCE ( API )
a. PENGERTIAN
API atau Angka Kesakitan Malaria untuk mengetahui rata-rata
penderita malaria dalam suatu wilayah dengan menggunakan
pemeriksaan laboratorium sebagai diagnosa pasti malaria.
b. DEFINISI OPERASIONAL
• Jumlah penderita positif malaria dalam kurun waktu satu tahun
di bandingkan 1000 penduduk yang tinggal di desa/wilayah
reseptif / rawan malaria pada waktu yang sama.
• Yang dimaksud dengan penderita positif adalah seseorang
yang dengan pemeriksaan Laboratorium di dalam darahnya
ditemukan Plasmodium.
• Yang dimaksud dengan desa/wilayah reseptif/rawan malaria
adalah desa/wilayah yang berdasarkan penyelidikan
entomologi ditemukan nyamuk Anopheles beserta tempat
perindukannya dan desa/wilayah yang berada disekitarnya
yang masih dalam jarak terbang nyamuk.
c. CARA PENGUKURAN
Pembilang : Jumlah penderita positif malaria dalam kurun
waktu satu tahun.
Penyebut : Jumlah penduduk desa/wilayah reseptif/rawan
malaria dalam waktu yang sama.
Konstanta : 1000
Rumus :
Jumlah penderita positif dalam 1 tahun
API = Jumlah penduduk di desa/wilayah
reseptif
X
1000
d. SUMBER DATA
• Pencatatan dan pelaporan program P2 malaria.
• Jumlah penduduk dari BPS.
e. KEGUNAAN
• Menilai situasi malaria di suatu wilayah.
f. PEDOMAN
• Model epidemiologi malaria.
F. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT KUSTA
1. KESEMBUHAN PENDERITA KUSTA (RFT RATE)
a. PENGERTIAN
RFT Rate adalah prosentase penderita Kusta yang dapat
menyelesaikan pengobatan sesuai jangka waktu yang telah
ditentukan :
a. PB = 6 blister, diselesaikan dalam waktu maksimal 9 bulan.
b. MB = 12 blister, diselesaikan dalam waktu maksimal18 bulan.
b. DEFINISI OPERASIONAL
RFT Rate dihitung berdasarkan data kohort dari Kartu Monitoring
penderita Kusta, yaitu perbandingan antara jumlah penderita
yang dapat menyelesaikan pengobatan sesuai dengan jangka
waktu yang ditentukan dengan jumlah penderita yang mendapat
pengobatan pada kurun waktu 1 tahun.
c. CARA PENGUKURAN/PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah Penderita Kusta yang dapat
menyelesaikan pengobatan MDT pada kurun
waktu yang ditentukan dalam 1 tahun.
Penyebut : Jumlah Penderita Kusta yang mendapat
pengobatan MDT dalam 1 tahun.
Konstanta : 100
Rumus
Jumlah Penderita Kusta yang dapat
meyelesaikan pengobatan MDT pada
kurun waktu yang ditentukan dalam 1
tahun
Penderita
Kusta yang
selesai
berobat
(RFT Rate)
=
Jumlah Penderita Kusta yang
mendapat pengobatan MDT dalam 1
tahun
X 100
%
d. SUMBER DATA
.. Buku Register Penderita.
.. Laporan Bulanan Puskesmas.
.. Laporan Tribulan Kabupaten/Kota.
.. Laporan Tribulan Propinsi.
.. Kartu Monitoring Penderita
e. KEGUNAAN
.. Mengukur kinerja petugas program pelayanan pengobatan
penderita Kusta.
.. Mengukur tingkat keberhasilan program pengobatan penderita
Kusta.
f. PEDOMAN
• Buku PEDOMAN Pemberantasan Penyakit Kusta. Depkes RI,
Dirjen P2M & PL. Cetakan XV. Tahun 2002.
• Buku PEDOMAN Program P2 Kusta Bagi Petugas
Puskesmas. Sub Direktorat Kusta & Frambusia, Direktorat
P2ML, Ditjen PPM & PL. Tahun 2002.
• Buku PEDOMAN Eliminasi Kusta. Sub Direktorat Kusta &
Frambusia, Direktorat P2ML, Ditjen PPM & PL. Tahun 2002.
G. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT FILARIA
1. KASUS FILARIA DITANGANI
a. PENGERTIAN
• Adanya gejala dan tanda tanda penyakit filarial (demam
berulang ) dalam waktu 3 bulan terakhir di suatu wilayah
dan pada kurun waktu tertentu sesuai buku pedoman
• Yang dimaksud dengan gejala penyakit Filaria adalah:
.. Demam berulang selama 3 – 5 hari
.. Pembengkakan kelenjar getah bening (limfadentitis)
.. Pembesaran tungkai, lengan, payudara, kantong buah
zakar (early lympoedema)
.. Peradangan saluran kelenjar (limfangitis retrograde)
.. Adanya jaringan parut, bekas abses yang pecah (filarial
scar)
b. DEFINISI OPERASIONAL
Perbandingan antara jumlah tersangka penderita atau
penderita akut dan atau kronis yang ditangani disuatu wilayah
pada kurun waktu tertentu , dengan jumlah penduduk yang
diperiksa di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
c. CARA PENGUKURAN /PERHITUNGAN
Pembilang : Jumlah tersangka penderita/penderta akut /kronis
filarial yang ditangani di suatu wilayah tertentu pada
kurun waktu tertentu.
Penyebut : Jumlah penduduk yang diperiksa di suatu wilayah
tertentu pada kurun waktu tertentu
Konstanta : 100
Rumus
Jumlah tersangka penderita/penderta
akut /kronis filarial yang ditangani di
suatu wilayah tertentu pada kurun
waktu tertentu
ADR /ACR
=
Jumlah penduduk yang diperiksa di
suatu wilayah tertentu pada kurun
waktu tertentu
X 100 %
d. SUMBER DATA
• Laporan SP2TP, Laporan Survey cepat .
e. KEGUNAAN
• Mengukur kinerja penanganan kasus filarial
• Mengukur angka kesakitan akut dan kronis
• Mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan
pemberantasan penyakit Filaria.
f. PEDOMAN
• Buku Pedoman Filaria No. 4,5,6 (965. 2. Ind. f )

Read More